Kolaka, Koransultra.com – Anggota Komisi XI DPR RI, Haerul Saleh, memberikan apresiasinya terhadap Istansi yang terkait dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dinilai sangat baik. 

Sebagai buktinya, bahwa saat ini Kabupaten Kolaka mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap sistem pada pengelolaan keuangan dari Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Disela-sela Penyerahan Piagam Opini Tanpa Pengecualian dari Kementerian Keuangan RI di gedung sasana praja Kantor Bupati Kolaka, Haerul Saleh yang menilai bahwa Opini WTP yang diraih oleh Pemda Kolaka tidak terlepas dari sistem pengelolaan keuangan yang sangat baik oleh semua pihak termasuk pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kolaka. 

Anggota Komisi XI DPR RI, Harul Saleh tampak (tengah) didampingi oleh Bupati Kolaka, H. Ahmad Safei (kanan) dan Ketua DPRD Kolaka, Parmin Dasir (kiri) saat penyerahan piagam penghargaan opini WTP dari Kementerian Keuangan RI Pusat. 

“WTP yang diterima oleh Pemda Kolaka ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah melalui BPK tentang pengelolaan keuangan desa yang baik. Karena penilaian WTP itu mencakup pada seluruh lini sektor termasuk pengelolaan keuangan dana desa oleh pemerintah desa. Maka pemerintah desa memberi andil yang cukup besar terhadap opini WTP yang diraih oleh Pemda Kolaka saat ini,” jelas Haerul Saleh, Kamis 25 Oktober 2018.

IKLAN KPU

Anggota Komisi XI yang mencakup bidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan dan Perbankan itu menambahkan, kedepannya jika opini WTP yang diraih oleh Pemda Kolaka ini ingin dipertahankan maka salah satu indikator penilaian yang harus dipertahankan adalah pengelolaan dana keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sendiri,” katanya. 

“Jika pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa kurang baik maka mustahil pemda Kolaka dapat mempertahankan opini WTP. Kalau Pemda tidak dapat meraih WTP maka akan berdampak pada menurunnya alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat ke Kolaka. Jadi sinergi antara Pemda Kolaka dan pemerintah desa ini tak dapat dipisahkan,” ujar Haerul Saleh.

Kendati memberi tanggapan positif terhadap pengelolaan dana desa di Kolaka, namun politikus Partai Gerindra yang kembali akan maju dalam Pemilihan Anggota DPR RI periode 2019-2024 ini tetap mengakui masih terdapat kekurangan terhadap pengelolaan dana desa di tingkat bawah nantinya.

“Kelemahan yang kita temukan selama ini adalah masih minimnya sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa yang dilibatkan pada pengelolaan dana tersebut. 

Belum lagi banyaknya aturan dan aplikasi yang sering direvisi yang harus dijalankan oleh pengelola di tingkat desa, sementara SDM masih sangat minim atau terbatas sehingga laporan pengelolaan dana desa terkadang lambat untuk diselesaikan. 

Sehingganya disinilah peran pemerintah baik pusat maupun daerah dalam hal peningkatan Sumber  Daya Manusia (SDM) sangat dibutuhkan, agar kedepan nanti pengelolaan dana keuangan desa itu dapat dilaksanakan sesuai dengan mekanismenya dan aturanya serta petunjuk yang sudah ada,” terang Haerul Saleh.

Kontributor : Asri Joni

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here