Raha, Koransultra.com – Inilah kebijakan pemerintah pusat, sehinga ratusan honorer kategori dua (KII) di Muna gelar aksi yang berualangkali di DPRD Muna, Sulawesi Tenggara, mereka menolak pengakatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Aksi tersebut dari Forum Pergerakan KII Kabupaten Munu, mendesak pemerintah pusat segera mengeluarkan kebijakan khusus dan strategi dalam bentuk Peraturan Pemerintah (Perpu) terkait undangan-undangan ASN nomor 5 tahun 201, juga ditolak terkait P3K. Selain DPRD, tenaga honorer meminta kepada Pemerintah Kabupaten Muna, untuk meberikan moril terhadap perjuang tenaga honorer.

Mereka menilai, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak mengakomodir para honorer yang sudah menunjukkan pengabdian dan tanggung jawab selama puluhan tahun tersebut tidak berkeadilan.

Ketua Kordinator Daerah Muna KII, Mega Wati, mengatakan, meminta kepastian terhadap ketua Komisi I, Awal Jaya Bolombo, saat itu diutus ke Mempan RB terkait kepastian K2.

“Meminta hak kami sebagai honorer, kami sudah mengapdikan diri untuk Negeri yang kita cintai, bahakan baju kami sampai usang, ” cetusnya honorer dari guru ini.

IKLAN KPU

Mendesak pemerintah pusat dalam hal ini presiden RI untuk mengeluarkan regulasi landasan hukum bagi penerimaan Honorer K2 secara keseluruhan tanpa dibatasi usia.

“Mestinya tidak ada batasan usia, kami bekerja lebih dari pegawai yang memiliki Nip, rupanya pemerintahan pusat tidak ada pengakatan KII,” bebernya.

Ahirnya wakil ketua DPRD Muna La Ode Diyrun menerima demonstran, lalu diserahkan kepada ketua komisi I, Awal Jaya Bolombo, usai konsultasi di Mempan RB pekan lalu, iapun mengatakan kami sudah konsultasi di Mempan dan BKN regional Makasar.

“Kami sudah bosan dilihat wajah kami di Mempan sana, alasanya mereka berdasarkan acuan UU ASN alasanya batasan usai, Mempan saat ini mencari solusin, ” ungkapnya dihadap honorer.

Pihaknya juga setelah pembahasan APBD-P, dalam waktu dekat ini kami berangkat untuk menemui DPR RI, yang membidangi Haonrer KII.

“Saya akan menyampaikan sesuai tuntutan demo KII, sebab demo tidak hanya di Muna, tetapi seluruh indonesia yang terkait K II. Informasi terahir itu, Pengakatan P3K tapi belum ada regulasinya, bersar kemungkinan ada kebijakan pusat,” cetusnya.

Kontributor : Bensar

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here