Raha, Koransultra.com -Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali melanjutkan rapat lanjutan rapat Bandan Anggaran (Banggar), terkait pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna tahun 2019.

Anggota DPRD Muna La Lode Febry Rifai mengatakan, apabila pembahasan anggaran tersebut selalu ditunda, akan berpotensi Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau penolakan penyelesaian tahapan APBD oleh Gubernur.

IKLAN KPU

“Kalau tidak ada niat berarti berpotensi Perkada, karena Gubernur sudah mewarning melalui surat, jadi tidak ada alasan untuk menyelesaikan,” tegas Kader Partai PDI ini pada Koransultra.com, Kamis (20/12/2018).

Dia menilai, dalam pembahasan KUA PPAS, butuh waktu hingga 13 hari. Padahal, tahapan KAU PPS tidak bisa melewati 3 minggu.

“Aneh, padahal dalam pembahasan sangat alot,” ucap dia.

Menurut dia, ketika pembahasan KUA PPS tidak sahkan KUA PPS pada hari ini, maka tahapan pembahasan perda APBD akan berpotensi molor. Sebab kata dia, Gubernur bisa saja menolak evaluasi APBD Muna karena sudah terlambat.

“Jadi penyerahan KUA PPAS sejak Tanggal 26 November sampai hari ini Banggar belum juga sahkan,” tandas anggota dari fraksi Partai Beelambang Banten itu.

Dikatannya, dari 18 kabupaten/Kota yang ada di Kabupaten Muna, belum sepenuhnya menyelesaikan tugas tersebut. Padahal, sejak penetapan KUA PPAS tanggal 26 November lalu, pihaknya hanya diberikan deadline pada tanggal 20 Desember untuk diserahkan ke Gubernur.

“Sebagai lembaga penyeleggara negara, kalau tidak diselesaikan secepatnya, bisa jadi Gubernur semakin menolak dan menunda tahapan APBD,” tutup Anggota DPRD dua priode ini.

Sementara, dari Pantauan koransultra.com, pembahasan banggar bersama TAPD, kembali dilanjutkan pada Kamis 20 Desember 2018, pukul 02 00 Wita, lalu molor sampai pukul 20.00 Wita.

Kontributor : Bensar

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here