APBD Wakatobi 2019 Divaluasi di Provinsi

Wakatobi, Koransultra.com – Setelah RAPBD kab. Wakatobi 2019 selesai dibahas oleh DPRD Wakatobi beberapa waktu lalu, muncul isu penolakan RAPBD Wakatobi oleh Provinsi.

Mengutip komentar Erniwati Rasyid salah satu anggota DPRD Wakatobi di salah satu media online “APBD 2019 Wakatobi di tolak oleh Provinsi”.

Hal ini di tanggapi oleh Ketua Channel HAM Indonesia, LM Salih Hanan,S.Pd bahwa, “Sesungguhnya tidak ada namanya penolakan, yang benar itu adalah evaluasi. Dan itu sudah berjalan sesuai aturan, sebagai mana termaktub dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah,” kata LM Salih Hanan S.Pd di Resto Huma Lakapala, Senin (24/12/2018).

Menurut LM Salih Hanan, S.Pd dimana dalam pasal pasalnya menjelaskan proses itu:
Pasal 35 ayat (1) Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), kepada kepala BAPPEDA untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan
Daerah.

Di Pasal 35 ayat (2) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala BAPPEDA menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 35, kepada Kepala Daerah.

Di Pasal 35 ayat (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 35, yang akan disampaikan kepada DPRD, dipaparkan kepala BAPPEDA kepada Kepala Daerah.

IKLAN KPU

Sementara itu di Pasal 36 ayat (1) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan
Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) kepada DPRD untuk dibahas dalam
rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.

Pada Pasal 37 ayat (1) Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan paling lambat dua bulan sejak rancangan
Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD.

Di Pasal 36 ayat (2) Kepala Daerah menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan persetujuan
bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lambat satu bulan setelah dilakukan persetujuan.

Di Pasal 36 ayat (3) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diambil keputusan bersama,
maka rancangan Peraturan Daerah tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan bersama DPRD.

Dalam paragraf 5 Penetapan RPJPD
Pasal 38 ayat (1) Gubernur menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD provinsi yang telah dievaluasi oleh Menteri menjadi Peraturan Daerah Provinsi tentang
RPJPD provinsi paling lambat enam bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Pasal 38 ayat (2) Bupati/wali kota menetapkan Rancangan Peraturan
Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang
RPJPD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

“Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, anggota DPRD dan gubernur/ bupati/wali kota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan
yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan,” ujarnya.

Kata LM Salih Hanan, S.Pd Jadi kata penolakan itu tidak benar karena tidak ada satupun surat penolakan dari Pemprov Sultra, dan yang benar itu adalah evaluasi sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini dibuktikan dengan undangan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara kepada Pemda Wakatobi untuk rapat evaluasi di kantor Gubernur pada hari Rabu, (26/12/2018).

“Jadi anggota DPRD itu harus cerdas, mari berikan pendidikan yang baik pada kami masyarakat, jangan malah terkesan membodoh – bodohi masyarakat, hanya demi kepentingan politik. Pahami dulu aturan baru bicara di Publik, karena dampaknya sangat luas,” tukasnya.

Kontributor : Surfianto

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here