Kendari, Koransultra.com – Sejumlah massa yang tergabung dalam Barisan Pemerhati Rakyat Kolaka (BPRK) berdemonstrasi di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (11/01/2019).

Masa meminta Gubernur Sultra Ali Mazi, untuk tidak melantik pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Ahmad Safey dan Muhammad Jayadin pada 15 Januari 2019 mendatang, serta segera menurunkan karateker Bupati Kolaka.

Kordinator aksi Haeruddin dalam orasinya meminta Gubernur Ali Mazi untuk tidak melaksanakan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka periode 2019 – 2024.

“Bupati dan Wakil Bupati Kolaka yang terpilih merupakan hasil pilihan KTP Ganda. Dimana pada saat proses hari pencoblosan telah beredar puluhan ribu KTP ganda yang disinyalir menguntungkan paslon nomor urut 1 pasangan SMS-Berjaya,” kata Haerudin.

Haerudin berharap, supaya polemik yang terjadi di Kabupaten Kolaka sangat serius.

“Kami tidak ingin dipimpin Bupati yang lahir dari hasil KTP Ganda. Pemerintah Daerah dan Para wakil rakyat di DPRD Kolaka terkesan tutup mata terkait permasalahan ini. Pemerintah seharusnya prihatin dengan
keresahan Rakyat dan harusnya menjaga nyala api harapan tak akan padam,” jelasnya.

Lebih lanjut Haeruddin, Bupati Hasil Pilihan Pihak Penyelenggara dan KTP GANDA mulai mencoba merusak rakyat dari dalam tubuhnya sendiri. Setidaknya ada dua upaya yang tengah dilakukannya. Pertama menyusahkan, mendzolimi Rakyat. Kedua, membuat pemerintahan
memetahkan Kubuh aniara yang mendukung Bupati Pilihan Pihak Penyelenggara dan KTP GANDA
DAN Rakyat yang tidak mendukung.

”Bupati sedang diuji integritasnya! Ya, Rakyat yang selama ini selalu mengiginkan perlindungan Pemerintah justru mendapatkan kedzoliman dengan
banyaknya Rakyat Kecil yang mendapatkan PKH dan Rastra dihilangkan haknya oleh karna tidak
mendukung pada PILKADA Kabupaten Kolaka,” beber Haeruddin yang merupakan Ketua LSM Gaki Kolaka

Kali ini Rakyat Kolaka tengah menghadapi kasus Mega e-KTP Ganda dan Manipulasi Data, telah menipu Rakyat yang diduga melibatkan sedemikian banyak pejabat Pemerintahan Daerah, Wakil
Rakyat dan pengusaha busuk. Dan kasus tersebut diduga menguntungkan Bupati Terpilih pada Pilkada Yang Lalu Jika benar maka ini sungguh suatu pertanda bahwa Kolaka ini semakin mendekati
titik nadi.

”Ini tak bisa dibiarkan, pihak kepolisian tidak boleh setengah setengah mengusut kasus ini. BPRK sangat jelas menolak pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka tanggal 15 Januari mendatang,” tutur Haeruddin.

Kontributor: Aditya Rahman/ Asri Joni

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here