DPRD Konsel Beri Waktu PT Ifisdeco, Terkait Dana Kompensasi Bagi Masyarakat

Andoolo, Koransultra.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), antara PT. Ifisdeco dan Masyarakat Kecamatan Tinanggea, rapat kali ini merupakan dalam rangka mencari solusi atau kebijakan apa yang akan diberikan pihak Perusahaan kepada masyarakat.

Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo mengatatakan rapat dengar pendapat hari ini, untuk mendengarkan keterangan pihak perusahaan kepada masyarakat terkait dengan solusi apa saja yang akan diberikan dengan adanya aktifitas penambangan di wilayah tersebut.

“Kita menyarankan kepada masyarakat agar apa yang disampaikan pihak Perusahaan untuk didengarkan dulu, dan selanjutnya kita akan telah selanjutnya,” ungkap Irham, Selasa (29/1/19).

Ketua DPRD Konsel Irham Kalenggo selaku Pimpinan rapat, saat melakukan rapat bersama pimpinan PT. Ifisdeco dan Masyarakat tinanggea. Foto: Humas Setwan Konsel.

Sawal, selaku yang mewakili PT.Ifisdeco mengatakan pihak perusahaan selamah ini telah memenuhi semua kewajibanya kepada pemerintah daerah dan telah melakukan ganti rugi dari tanah masyarakat, yang selamah ini digunakan perusahaan.

“Karena itu, kami juga meminta hak-hak kami. Semua bantuan atau apapun yangvperna diberikan perusahaan kepada masyarakat, merupakan kebijakan murni dari perusahaan tanpa adanya aturan khusus yang mengaturnya,” katanya.

Khususnya masalah debu, lanjut Sawal, pihak perusahaan telah mencoba meminimalisir hal tersebut dengan membuat 2 sumor bor, untuk membantu menyiram jalan perusahaan, dan senantiasa bekerja sama antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam mewujudkan pengembangan masyarakat yang nyata dan berkesinambungan.

“Mengenai lintasan jalan usaha tani desa wadonggo, kami tidak bisa melakukan ganti rugi karena JUT yang merupakan fasilitas umum yang dibiayai oleh pemerintah daerah bukan milik individu atau perorangan,” ungkapnya.

Rustam Silondae yang juga merupakan perwakilan perusahaan menyebutkan bahwa, pihak perusahaan siap bertanggung jawab selama itu sesuai aturan yang berlaku dan telah ditetapkan bersama.

“Apabilah ada dampak yang disebabkan perusahaan, maka pihak perusahaan wajib membayar ganti rugi. Namun perusahaan tidak akan lagi memberikan kompensasi secara tunai namun akan memberikan bantuan dalam bentuk program secara berkelompok kepada masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Aminudin selaku perwakilan masyarakat mengaku keberatan atas usulan yang diberikan perusahaan untuk membuat program secara berkelompok.

“karena jika dibuat proposal berkelompok maka hanya sebagian anggota yang akan menikmatinya atau hanya ketua kelompok saja, sehingga kita sangat mengharapkan bantun perorangan secara tunai untuk 3 desa, Matambawi sebanyak 300 KK,Torokeku 350 KK dan Wadonggo 279 KK,” ucapnya.

Menanggapi diskusi yang berlangsung, Irham Kalenggo kembali menegaskan bahwa mengenai kompensasi tunai tidak ada peraturan yang mengatur, karena merupakan kesepakatan saja antara pihak perusahaan dan masyarakat.

Mewakili pihak perusahaan PT. Ifisdeco

“Dalam aturan undang-undang yang wajib dilakukan perusahaan adalah CSR dan Comdev, kami menyarankan kepada masyarakat untuk memberi data rill dari jumlah KK dimasing-masing desa agar dapat di usulkan kepada perusahaan untuk dibahas lebih lanjut,” tuturnya.

Untuk usulan Kompensasi, tambah Irham, dari masyarakan Desa Torokeku, Desa Wadonggo, Desa Matambawi yang berjumlah Rp.500.000 per bulan untuk per KK yang Kompensasi ini diberikan pada saat perusahaan melakukan aktivitas pengiriman Ore. Namun apabilah perusahaan tidak melakukan aktifitas pengiriman maka masyarakat desa tidak untuk menuntut kompensasi tersebut.

“Kami harapkan kepada yang mewakili perusahaan untuk menyampaikan kepada pimpinan perusahaan untuk dibahas dan diputuskan, apakah perusahaan menyetujui atau tidak menyetujui usulan ini. Termasuk bila ada kebijakan yang lain dan dapat menyampaikan keputusan tersebut dalam bentuk tertulis kepada DPRD Konsel paling lambat tanggal 10 februari 2019,” harapnya.

Untuk diketahui, turut hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut, Ketua DPRD, Irham Kalenggo, S.Sos., M.Si, Samsu, SP.,M.Si, Senawan Silondae, Hamrin, S.Kom serta turut hadir dari pemerintah daerah Asisten 1, Drs. Sahrin Saudale , M.Si , Dirut PT. Ifisdeco atau yang mewakili dan Perwakilan Masyarakat Tinanggea.

Kontributor: Kasran

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here