Raha, Koransultra.com – Jaringan Advokasi Kebijakan Publik (JArrAK) Sultra akan segera melaporkan oknum pejabat yang terlibat dalam pemilihan calon legislatif di Kabupaten Muna Barat (Mubar) Sulawesi Tenggara.

Direktur JArrAK bidang Advokasi Sahrul, usai menerima informasi dari salahsatu tenaga honorer ditekankan untuk terlibat dalam pilcaleg serentak.

Pihaknya, mengumpulkan bukti untuk melaporkan Kepala Sekolah yang terlibat aktif dalam kegiatan politik di Bawaslu serta melaporkan di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Bukti dalam bentuk rekaman salah satu kepala sekolah yang memaksa guru untuk mencari masing-masing 10 orang untuk mendukung caleg tersebut,” cetusnya, di Raha, Selasa 06 Februari 2019.

Menyampaikan, pejaba Muna Barat harus tunduk dan menghormati aturan, jangan mengancam bawahannya khsusnya para kepala sekolah, guru dan honorer.

Pernyataan Sahrul, ini bukan tanpa alasan. Dia menjelaskan bahwa sejumlah guru PNS dan tenaga honorer di Mubar mengaku dipaksa oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretarisnya untuk terlibat aktif untuk memenangkan Calon legislatif dari Partai Nasdem. Salah satu guru yang enggan disebutkan namanya mengaku di paksa untuk merekrut 10 orang untuk mendukung Caleg dari salah satu partai politik.

“Jujur saja saya coba mencari 10 orang tersebut tapi rata-rata yang saya ajak untuk mendukung dua calon itu tapi mereka menolak. Jadi saya kesulitan mencari siapa yang mendukung dua Caleg tersebut,” kata Sahrul menirukan salah satu guru yang enggan disebutkan namnaya,” katanya melalui pesan singkat yang di kirimkan kepada JArrAK Sultra.

“Saya mohon jangan sebut namaku karena kami di ancam akan di kasi pindah di tempat jauh bagi PNS dan bagi Honorer di ancam akan di pecat,” katanya .

JArrAK Sultra akan menelusuri, siapa yang memerintahkan para kepala sekolah tersebut. Menurut mantan aktivis Makassar ini, para kepala sekolah tersebut tidak akan berani memaksa guru atau ASN dan tenaga honorer untuk terlibat politik praktis jika tidak ada bos nya. Tapi Sahrul menegaskan bahwa siapapun di belakang ASN dan Kepala sekolah di Mubar tersebut harus di proses secara hukum.

“Aturan ASN harus netral dan jika ada terlibat politik praktis akan mendapatkan sanksi sampai dengan pemecatan,” kata mantan Jurnalis Tempo ini.

Sahrul juga mengintakan kepada seluruh ASN, Kepala sekolah, guru dan tenaga honorer untuk tidak coba-coba terlibat dalam politik praktis, apalagi sampai menakut-nakuti masyarakat. Atau sebaliknya bahwa ASN, guru serta tenaga honorer tidak perlu takut dengan ancaman kepala sekolah atau siapapun pihak yang mengarhkan. Bangsa ini kata Sahrul adalah bangsa yang menganut sistem demokrasi.

“Soal urusan pilihan adalah soal hati nurani. Jika ada yang menggunakan kekuasaannya untuk menakut-nakuti rakyat termasuk guru dan honorer itu artinya mereka tidak paham demokrasi,” tegas Sahrul.

Kontributor : Bensar

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here