Ilustrasi

Raha, Koransultra.com – Batalnya pernyataan modal Rp2 miliar terhadap Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Muna, berdasarkan aturan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 30 tahun 2011 tentang pinjaman daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 52 tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Samuri Ketua komisi II DPRD Muna menjelaskan,
Kalau kemudian berbicara dengan peraturan daerah (Perda) yang dilahirkan tahun 2015, kita menyetujui bahwa pemerintah daerah itu bisa melakukan penyertaan modal terhadap PDAM tetapi jangan bersamaan dengan dana pinjaman Rp10 miliar yang dikucurkan PDAM melalui Dinas PU.

“Daerah melakukan pinjaman manakala devesit, jadi akan bertolak belakang kalau daerah meminjam lalu kemudian melakukan pernyataan modal tidak bisa jelas rujukanya,” ujar Senin 04 Februari 2019.

Menyebut, peraturan Mendagri nomor 13 tahun 2016 Tetang pengelolaan keuangan daerah, memang kalau dia surplus APBD bisa melakukan investasi sala satunya adalah penyertaan modal terhadap PDAM, tapi kalau keadaan devisit itukan bertentanga meskipun sudah disetujui di DPR.

Menjelaskan, kalau daerah melakukan pernyataan modal berarti dia surplus tidak perlu meminjam pasal 2 poin 3 perturan Pemerintan nomor 30 tahun 2011 Tetang pinjaman daerah dibandingkan dengan PP Mendagri nomor 52 tahun 2012 tentang investasi daerah.

“Kepentingan daerah mau melakukan pinjaman tetapi pada saat bersamaan melakukan investasi inikan surplus daerah, melakukan pinjaman karena devisit,” jelasnya.

Ditanyakan terkait apakah ada potensi devisit keuangan daerah?

“Kalau juga devisit tergantung belanja daerah sementara pendapatannya rendah tetapi kalau keadaan devisit tidak boleh ada penyertaan modal kecuali dalam keadaan surplus,” beber.

Dalam pinjaman tersebut ada anggaran yang diperuntukan PDAM Rp10 miliar melalui dinas PU sebab itu akan dihibahkan ke PDAM sendiri

“Kalau kemudian berbicara dengan peraturan daerah (Perda) yang dilahirkan tahun 2015, kita menyetujui bahwa pemerintah daerah itu bisa melakukan penyertaan modal terhadap PDAM tetapi jangan bersamaan dengan pinjaman,” katanya.

Pihaknya, kita meminjam berarti neraca APBD posisinya terjadi devisit sementara dia melakukan pinjaman surplus, sebenarnya kita tidak ada Maslah dengan PDAM

“Pernyataan modal adalah kebutuhan dasar harus dipenuhi oleh pemerintah terhadap masyarakat bukan dari sekarang kita perjuangkan,” timpahnya.

Menyebut, Dalam pernyataan pak Dirut PDAM pernyataan modal hanya melakukan pancingan tetapi mau diapa daerah ini posisinya keadaan meminjam.

“Kalau di usul dalam APBDP saya kira itu tidak ada soal,” imbuhnya.

Kontributor: Bensar

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here