Tenaga Honorer Kesehatan Laporkan 27 Kapus di Kejari Muna

Raha,Koransultra.com– puluhan masa aksi laporkan kepala Puskesmas (Kapus) sebanyak 27 se Kabupaten Muna, di Kejaksaan terkait dugaan pemotongan dana insentif, Kamis 07 Februari 2019.

Tentukan aterangnyarsebut, disoalkan SK bupati terlampir insentif tenaga kesehatan Rp600 ribu, namun dalam penerimaanya bervariasi mulai dari Rp350 ribu hingga Rp200 ribu.

Kemudian diduga dana jasa kapitasi tidak transparasi oleh pihak Puskesmas baik Dinkes. selama 9 bulan tenaga honorer disalasatu puskemas Kota Raha, sejak bulan April sampai dengan Desember 2018 hanya dibayar Rp100 ribu, harusnya dibayar sesuai UMR sebesar Rp 600 ribu perbulan.

Atas kasus tersebut tenaga honorer dari seluruh perwakilan yang didampingi oleh lembaga Lep-Ham, KMPG, Mandala Sultra dan Lipkan Sultra, dengan kordinator lapangan Ramdhan SH, mengatakan pengunaan dana tersebut ada indikasi pemotongan isentif dari semua beberapa opsi dana honorer.

“Maka dari itu kami secara resmi untuk melaporkan di Kejaksaan dan kami siapkan sejumlah saksi dari tenaga honorer sendiri,” ucapanya, di Aula Kejari Muna yang diterimah langsung kasi Intel Kejari Muna.

Kemudian Indra Faranisa, Selasa satu tenaga honorer petugas medis di salah satu puskesmas Kota Raha ia menjelaskan, dana Kapitas selama 9 bulan dibayarkan hanya sebesar Rp100 ribu.

“Padahal sayab menandatangani bukti pembayaran sebesar Rp 300 ribu perbulan dan beberapa teman tenaga honorer buang diperlakukan sama,” ucap dihadapan para jaksa.

Sementara itu kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna La Ode Abdul Sofyan, menangapi laporan tersebut mengatakan, meminta laporan resmi agar dapat ditindak lanjuti.

“Kalau memang terjadi dugaan pemotongan dana isentif, maka kami akan periksa,” ujar serius menerima laporan tersebut.

Masa aksi tersebut sebelumnya meminta penjelasan kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Muna Hasdiman Maani, langsung menangapi tuntutan yang bertubi tubi, mengatakan, bahwa tidak ada tenaga honorer di Dinkes Muna, yang ada hanya tenaga sukarela.

“Lihat SK dari Kadinkes sebelumnnyan jelas tertulis pada SK itu bahwa mereka bekerja sebagai tenaga sukarela, bukan hinorer, kalau sukarela tidak ada honornya, apalagi honor dari dana kapitasi. Kalaupun ada puskesmas yang membayarkan, itu tergantung kebijakan masing masing puskesmas. Karena tenaga sukarela itu tidak berhak menerima dana kapitasi,” jelas dihadapan puluhan masa.

Pihaknya, terkait honor yang bersumber dari dana Kapitasi, sesuai juknis, diperuntukkan untuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak dan non PNS.

“kalau anda sebut non PNS itu para tenaga sukarela, non PSN itu seperti sopir, cleaning service dan tenaga admimistras, tenanga sukarela ini masuk dimana lihat ini juknisnya, kita bekerja berdasarkan juknis ya,” ucapnya.

Menejelaskan, masalah surat edaran agar para tenaga sukarela itu bermohon kembali di Dinkes dan permohonan itu ditulis dan dibubuhi materai 6000, sebab ini sebuah jebakan. Tapi untuk mendata kembali jumlah tenaga sukarela di Dinkes Muna yang tahun 2018 memcapai 1741.orang.

“Bukan jebakan itu, tapi kita mau mendata kembali jumlah tenaga sukarela di Dinkes Muna. tiap tahun kian bertambah dan ada yang sudah menjadi tenaga honorer didaerah lain, tapi masih tetap mengabdi di Dinkes Muna,” terangnya.

Kontributor : Bensar

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here