Jika Berhentikan Aparat Desa secara Sepihak, Kades Lalonggolosua dapat Diberhentikan

Kolaka, Koransultra.com – Bakal memberhentikan Seluruh aparatnya, Kepala Desa Lalonggolosua, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka, Nurdin bakal dilaporkan ke DPRD Kolaka oleh aparatnya melalui kuasa hukumnya Andri Alman Assigaf, SH yang juga ketua HAMI Kolaka

Menurutnya, apa yang akan dilakukan Kades Lalonggolosua, itu sangat tidak sesuai dengan Undang-Undang Desa No.6 pasal 53 tentang mekanisme pemberhentian aparat desa, serta PP No. 47 tahun 2015 tentang perubahan atas PP No. 43 tahun 2014 tentang peraruran pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pada siaran persnya di kantor Himpunan Muda Advocat Indonesia ( HAMI) cabang Kolaka, sabtu ( 9/2/19 ).

Ia menjelaskan hal tersebut juga diatur lebih konkrik dalam Permendagri No. 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri No. 83 tahun 2015 mengenai Pengankatan dan pemberhentian Perangkat desa.

“Pemberihentiannya pun tidak asal copot saja. Kades harus membaca aturan. Jika tidak sesuai prosedur, Kades siap-siap menerima sanksi. Sanksinya mulai dari peringatan, bisa juga pemberhentian sementara bahkan pemberhentian permanen,” tutur Andri Kepada Wartawan

Dicontohkannya, kasus yang terjadi di Desa Tanjung Menang Kecamatan Seginim. Lantaran memberhentikan perangkat desa tidak melalui prosedur, kades tersebut nyaris diberhentikan.

“Untungnya Kades tersebut segera mencabut SK pemberhentian perangkat desa. Kalau tidak kades ini bisa saja dikenai sanksi dengan pemberhentian sementara bahkan permanen. Seharusnya ini menjadi contoh bagi Kades-Kades yang lain agar tidak melakukan tindakan serupa,” harap Andri

Menurutnya bagi Kades yang melakukan pelanggaran tersebut diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 pasal 29 dan 30.

Dalam pasal 29 berbunyi Kepala desa dilarang: a. Merugikan kepentingan umum. b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu. c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya. d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat. e. Melakukan tindakan meresahkan kelompok masyarakat. f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya.

Untuk itu Andri mengingatkan Kepala Desa Lalonggolosua agar tidak mengeluarkan SK pemberhentian kepada seluruh perangkatnya tanpa melalui mekanisme dan prosedural, sebagaiman yang dimaksud diatur dalam peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

“Namun jika hal tersebut tetap dilakukan, maka, kami selaku kuasa hukum pelapor dengan Nomor surat kuasa : 063/ pid/ SKK-LBH-HAMI/ll/2019/KLK, akan melayangkan surat ke DPRD untuk dilakukan Hering, tetapi kami mengedepankan tindakan persuasif dengan melayangkan surat ke Kepala Desa dengan Nomor surat : 039/SS/LBH-HAMI/ll/2019/KLK untuk menyelesaikannya, ” Jelas Andri

Kontributor : Andi Hendra

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here