Pembangunan Gedung Ntiarasi di Muna Harus Putus Kontrak

Raha, Koransultra.com – Pembangunan gedung Ntiarasi atau PKK Kabupaten Muna, rupanya belum juga rampung, proyek tersebut dikerjakan sejak tahun 2018.

Jelas rujukanya, Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 dan Perpres nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan maksimal 50 hari kalender, jika belum selesai PPK harus memutuskan kontrak dengan perusahaan tersebut.

Padahal pembabgunan tersebut, masih banyak kekurangan yang belum diselsaikan. Edi Uga, Kepala Dinas Pekerja Umum (PU) Muna, menyikapi, belum mengetahui jumlah anggaran pembangunan tersebut. Kemudian perusahan masi bisa diberi ruang selama 90 hari kerja, bedasarkan peraturan menteri dan kami akan kembali rapatkan.

“Kami sudah cek dikantor keuangan, Jadi perkembangan fisiknya sudah sesuai folume dan anggaranya, sehinga dicarikan 60 persen,” ujar yang belum lama dilantik, Senin 18 Februari 2019.

Padahal proses pebangunanya akan segera melewati tahun anggara sesuai dengan kontrak.

“perusahan tersebut diberikan kelonggaran selama tiga bulan, terkait persoalan perpanjangan kami rapatkan kembali.
Jadi terkait perpanjangan sesungguhnya belum mengambil kesimpulan,” ketusnya.

Ditanyakan soal peraturan menteri, harusnya proyek APBN yang bisa diperpanjang selama 90 hari kerja, sedangkan APBD hanya 50 masa kerja.

“BPK tidak permasalahkan itu. Sementara jangka 50 hari waktunya sampai jam 12 malam sebentar, Senin 18 Februari, kami kaji kalau tidak ada rujukanya maka perusahaan tersebut, putus kontrak, tentu ada ketegasan dari Pemda,” bebernya.

Pantauan media, proyek pembangunan gedung Ntiarasi atau gedung PKK Kabupaten Muna yang terletak di samping Alun-Alun Kota tidak memiliki papan informasi.

Kontributor : Bensar

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here