Direktur Eksekutif LKBHMI Cabang Baubau Majid Ansar

Baubau, Koransultra.com – Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) cabang Baubau mulai angkat bicara, ketransparanan Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Tenggara (Bawaslu Sultra) dalam mengusut Kepala Daerah karena diduga me-mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) saat kunjungan politik Joko Widodo (Jokowi) pada (2/03/2019) lalu di Kota Kendari Sulawesi Tenggara.

Direktur Eksekutif LKBHMI Cabang Baubau Majid Ansar, berujar “Bawaslu Sultra Harus transparan dalam memeriksa oknum kepala daerah yang diduga memobilisasi ASN dalam kunjungan Jokowi”.

Setelah kunjungan ke Gorontalo, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hadir di Sultra, sehingga menuai prokontra, Kunjungan jokowi ini disertai beberapa kegiatan yang dilakukan membuat masyarakat bingung”.

“Bawaslu sultra harus transparan dan indepent dalam memeriksa siapapun oknum yang dianggap punya peranan penting dan terlibat dalam memobilsasi ASN, mulai dari unsur pimpinan daerah, mau itu Gubernur, Bupati, Lurah, dan ASN, supaya tidak menimbulkan kegaduhan”, tambahnya

Sesuai surat di keluarkan Menteri Sekretaris Dalam Negeri Nomor B- 268 /M.Sesneg/AN.00.03/02/2019 dijelaskan bahwa posisi Jokowi dalam kunjungan tersebut adalah sebagai calon presiden bukan sebagai presiden.

Majid juga bersaran melalui koransultra.com kepada Bawaslu SULTRA agar memeriksa semua komponen ASN yang ada.
“Saya berharap Kepada bawaslu prov sultra untuk memeriksa semua unsur pimpinan daerah baik itu dari gubernur, bupati, lurah dan ASN secara transparan agar tidak memunculkan kecurigaan publik terhadap penyelengara pemilu

“Kami Dari LKBHMI Cab Baubau dibawah kordinasi BAKORNAS LKBHMI PB HMI akan tetap mengawal masalah ini agar tidak ada pihak yang meragukan integritas penyelenggara pemilu yang sesuai dengan amanah Undang-undang”. Tutupnya

Kontributor : Ridwan Amsyah

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here