Jelang Pemilu, Pemda Buton Gelar Rapat Kordinasi

Buton, Koransultra.com – Menyongsong Pemilu, 17 April 2019, Pemerintah Kabupaten Buton menggelar Rapat Koordinasi dengan tema Pilihan boleh berbeda, Persatuan dan kesatuan bangsa harus kita jaga.

Rakor yang diketuai, Asisten I Sekda Buton, Drs La Ode Rdahman Ana, Msi dibuka Bupati Buton, Drs La Bakry, MSi. Kapolres Buton, AKBP Andi Herman, SIK, Dandim 1413 Buton,  Letkol Inf. Davy Darma Putra, Kepala Kejaksaan Negeri Pasarwajo, E.R. Wiranto, S.H, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, Burhan, SSi, MSc, Komisioner Badan Pengawas Pemiluah Umum (Bawaslu) Kabupaten Buton, Irfan, SPd tampil sebagai pembicara pada acara tersebut.

Bupati Buton, La Bakry ketika membuka Rakor Pemantapan Pemilu menargetkan partisipasi pemilih di Kabupaten Buton  meningkat hingga 80 persen.

Jelang Pemilu, Pemda Buton Gelar Rapat Kordinasi

“Kami menegaskan semua pihak bersatu menciptakan pemilu dengan aman tertib dan kondusif,seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Buton bisa menggunakan hak pilihnya secara aman dan tertib. Target di pusat Partisipasi pemilih harus diatas 77 persen dan di kabupaten Buton Target minimal 80 persen artinya setiap warga yang memiliki hak pilih di desa harus di dorong menggunakan hak pilihnya,”ujar Politisi Golkar ini.

Bupati Buton meminta agar para caleg untuk menyampaikan kepada masyarakat menggunakan hak pilihnya termasuk para Camat, Kades dan perangkatnya. Sebab pesta demokrasi 17 April nantii akan menentukan masa depan indonesia lima tahun mendatang.

Kapolres Buton AKBP Andi Herman SIK juga mengingatkan ada lima kotak nanti saat Pilpres, DPD, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sehingga warga pemilih akan membutuhkan peran kades dan perangkatnya.

“Pemilihan Kades bisa 100 persen kenapa Pileg,Pilpres tidak bisa, Golput itu bukan pilihan sampaikan kepada warga,” imbuhnya.

Kapolres juga mengajak untuk menyatakan ‘menghantam’ berita hoaks. Sampaikan visi dan misi secara sehat untuk kemajuan negeri ini.

Sementara itu dandim 1413 Buton Letkol inf Davi Dharma putra SH mengatakan berdasarkan UU RI NO 33 2004, TNI netral tidak mendukung salah satu paslon.

Namun lanjut dia Netral bukan diam, tidak tahu, cuek, bukan membiarkan pelanggaran didalam proses demokrasi tapi harus di kawal sehingga berjalan dengam baik.

Maksudnya prajurit tidak terlibat dalam politik praktis dalam mendukung jika ada keterlibatan dapat melaporkan ke pimpinan tidak ada tawar menawar harus dilaporkan.

Ia juga sudah menyampaikan pada babinsa agar membantu penyelenggara pemilu,mengajak warganya datang ke tps untuk mencoblos.

“Kami juga minta dukungan dan doa dari seluruh masyarakat agar TNI dapat jalankan pelimu dengan aman tertib dan damai,” katanya lagi.

Ketua panitia Rakor Asisten I Tata Pemerintahan Sekda Buton la Ode Rahman Ana MSi  rapat tersebut tindak lanjut rapat koordinasi nasional di Makassar guna mewujudknan komitmen sinergitas seluruh stacholder serta memantapkan pemilihan umum 2019
Kegiatan juga dibarengi dengan pemberian penghargaan bagi Desa-desa dengan Partisipan Pemilu terbanyak tahun 2018, diantaranya Desa Kaongkeongkea – Kec. Pasarwajo 90,33%, Desa Bajo Bahari – Kec. Wabula 86,21%, dan Desa Wambulu – Kec. Kapontori 86,15%.(kominfo/red)

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here