Wakatobi, Koransultra.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Wakatobi akan membentuk tim operasi Gabungan yang terdiri dari Balai Taman Nasional, Kepolisian, Kejaksaan, DPRD, Pemda Wakatobi, NGO untuk mencegat Kapal pelingkar kembali beroperasi. Senin (18/03).

Tim tersebut dibentuk atas keresahan masyarakat dengan kehadiran kapal pelingkar yang beroperasi di wilayah pemanfaatan lokal hingga mengurangi jumlah hasil tangkap nelayan dan menjatuhkan harga pasaran. Masyarakat yang resah telah berkali kali melakukan aksi unjuk rasa hingga mencuat ke meja DPRD.

Ketua DPRD, Sudirman A. Hamid mengatakan, tim ini rencananya akan melakukan tugas pengawasan dan membuat kebijakan agar memastikan nelayan tidak terganggu lagi dengan kedatangan kapal pelingkar.

“Kami secara cepat akan melakukan operasi tim gabungan untuk mengantisipasi hal hal kemungkinan terjadinya lagi kegiatan kapal kapal pelingkar yang beroperasi di dekat pantai,”ujar Ketua DPRD Wakatobi.

Selanjutnya, Tim ini akan melakukan kosultasi berjenjang dengan pemerintah provinsi hingga pusat mengenai kebijakan tentang pengelolaan laut wilayah perairan 1.

Sebelumnya, Kepala dinas Kelautan dan perikanan kabupaten Wakatobi, Dr. Jalaludin menjelaskan perihal aturan dan kewenangan Pemda lewat organisasi perangkat daerah(OPD) terutama DKP termaktub dalam undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2014  tentang laut 0-12 mil menjadi kewengan propinsi.

“Dulu sebelum UU nomor 23 ada , memang DKP ada bidang pengawasan itu yaitu bidang pengawasan dan konservasi namun setelah aturan tersebut ada kewenangan pengawasan sepenuhnya sudah dipropinsi”,terangnya

Berbeda halnya jika menyangkut produksi tangkapan dan budidaya lalu SDM nelayan kecil,sarana prasarana atau pemasaran Ikan, TPI hingga hasil olahan perikanan dan atau keberlanjutan ekosistim serta asuransi tentu wajib diklaim di DKP karena halnya menjadi tanggungjawab utamanya.

Kontributor: Surfianto

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here