Wakatobi, Koransultra.com – Aksi demonstrasi Gerakan Mahasiswa Pemikir Kiri(GMPK) atas tudingan  dugaan penggelapan dana hibah KNPI sebesar Rp 500 juta yang dituduhkan kepada Achmad Aksar kini jadi bahan laporan dugaan pencemaran nama dan black campaign (Kampanye hitam). Hal itu sesuai penjelasan kuasa  hukumnya, Jayadin La Ode. Kamis (21/03).

Kuasa Hukum Achmad Aksar, Jayadin mengatakan kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum yang dijabarkan sesuai undang-undang tidak lantas membuat negara tidak melindungi unsur fitnah dan tuduhan berakibat  mencoreng nama baik seseorang.

“Tuduhan GMPK tidak berdasar baik spesifikasi dimana letak penyalagunaannya maupun faktanya itemnya secara jelas peristiwa seseorang itu dinyatakan korupsi, semua tak bisa dirinci,” ujarnya.

Terkait surat pertanggung jawaban yang turut diminta GMPK tidak ada kewajiban KNPI menyampaikan SPJ secara terbuka. Apalgi di ketahui GMPK bukan lembaga auditor atau setingkat lembaga auditor yang diberi kewenangan oleh lembaga negara.

Sementara itu mengenai dugaan black campaign yang turut jadi bahan laporan juga GMPK disinyalir turut menyebarkan selebaran yang bertulisan dugaan tindak pidana korupsi dana hibah KNPI yang menyasar rumah warga sekaligus pendukung Achmad Aksar sebagai caleg DPRD Sultra.

Laporan tersebut meski belum secara detail dijelaskan Jayadin La Ode namun  Kasat Reskrim Polres Wakatobi, AKP. Aslim, SH membenarkan adanya laporan polisi yang tengah ditangani pihaknya dan dibenarkan jika kuasa hukum DPD KNPI telah melayangkan laporan resmi.

“Benar ada laporan dan kasus sementara proses penyelidikan,” tukasnya.

Kontributor : Surfianto

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here