Perkara Jurnalis di Hentikan, Puluhan Wartawan Sambangi Polres Muna

Raha, Koransultra.com – Puluhan jurnalis demonstrasi dihalaman Mapolres Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, pasalnya menuntut keadilan terkait penyelesaian perkara dugaan kekerasan terhadap jurnalis.

Insiden yang terjadi pada tanggal 27 Maret 2017 lalu di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna, oleh onum yang berada di RSUD yang diduga menghalangi tugas wartawan saat peliputan, dugaan pungutan liar (Pungli) di RSUD.

berdasarkan laporan Wartawan Kolaka Pos yakni Ahmad Evendi yang mendapat kecaman dengan laporan polisi nomor : LP/79/III/2017/Sultra/SPKT Res Muna, 27 Maret 2017.

Solidaritas pers Muna dalam unjuk rasa damai dan dilangsungkan pembekaran lilin ulang tahun perkara ke-2 tahunnya dengan menggantung ID Card Jurnalis di Papan Polres Muna, mereka juga meminta kepastian hukum dan kebebasan pers.

Hal ini ditanggapi langsung oleh AKP Muh Ogen Sairi selaku kasat Reskrim yang baru menduduki jabatannya, mengatakan hasil gelar perkara di Polres dan terakhir di Polda Sultra di Aula krimsus pada tanggal 6 Agustis 2018 lalu, perkara Ahmad Evendi dihentikan ketahap penyidikan atau SP3 (Surat Penghentian Penyelidikan Perkara).

Perkara Jurnalis di Hentikan, Puluhan Wartawan Sambangi Polres Muna

Pihaknya menjelsakan, lantaran ada dua versi keterangan yang diberikan saksi ahli yang dihadirkan penyidik Polres Muna yakni Sudirman dari PWI dan Muh Jufri Rahim dari AJI.

Saksi ahli PWI Sudirman mengatakan kode etik jurnalistik (wartawan) harus menunjukan identitas serta maksud dan tujuan saat mengambil gambar sesuai undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers pasal 7 ayat 2. Wartawan mengikuti dan mentaati kode etik jurnalistik.

Kedua, seorang jurnalistik wajib mengapus foto yang didapatkan akibat tanpa izin apabila pemilik foto minta dihapus, karena yang diambil gambarnya harus mengetahui terlebih dahulu siapa yang melakukan pengambilan gambar dan juga wartawan yang melakukan pengambilan gambar secara sembunyi-sembunyi itu tidak dibenekan sesuai kode etik pers.

Ketiga unsur menghalang-halangi pers dalam melaksanakan peliputan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 undang-undang nomor 40 tahun 1999 dibagi menjadi dua bagian yakni secara fisik yakni seorang wartawan seperti mendapatkan kekerasan atau aniaya atau perampasan kamera. Kekerasan non fisik, seorang wartawan mendapat perlakuan dengan kata-kata yang disertai ancaman.

Ke empat, tindakan seseorang yang meminta fotonya dihapus oleh wartawan dan seseorang tersebut tidak melakukan perampasan.

Kemudian ucap Ogen, hasil keterangan saksi ahli dari AJI Muh Jufri Rahim menganggap perbuatan yang dilakukan oleh Ahmad Evendi yang melakukan peliputan atau mengambil gambar sudah sesuai dan tidak melanggar kode etik jurnalistik.

Kedua, perbuatan Sri Diamariati (Terlapor) sudah menghalang-halangi wartawan dalam melakukan kerja jurnalistik melanggar pasal 4, 2, dan 3 serta pasal 5 dan 6 undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang kemerdekaan pers.

“Video yang diberikan Ahmad Evendi, pada saat kita (Penyidik,red) minta keterangan ahli PWI (Sudirman,red) dan AJI (Muh Jufri Rahim,red) itu kita putarkan. Bahwa kenapa dari kami mengatakan ini belum cukup bukti dan kurangnya alat bukti? Dari keterangan AJI, dia tidak jelaskan secara detail. Dia jelaskan secara umum. Dia istilahnya kurang mendetail terkait apa yang dia sampaikan pendapat yang dia berikan sama kita. Sehingga kita mengambil kesimpulan mengacu pada ahli PWI.,” ungkapnya

Korban sekaligus pelapor Ahmad Evendi menganggap penghentian penyelidikan perkara yang dilaporkannya seakan dipaksakan. Alasannya penyidik membaca laporan dugaan jurnalis menghalangi dalam mencari atau meliput suatu berita dari laporan Ahmad Evendi pada 16 April 2018.

“Hal ini kemudian kami (Pers Muna,red) memita klarifikasi karena peristiwa dugaan tindak pidana menghalang-halangi pers dalam melakukan peliputan itu terjadi pada 27 Maret 2017. Bukan 16 April 2018,” ungkapnya

Kemudian kejanggalan lain yakni
Terletak pada surat laporan perkembangan hasil penyelidikan yang diberikan penyidik kepada pelapor yakni ditulis surat perintah penyelidikan nomor : SP.Lidik/51/III/2017/Reskrim, tanggal 07 Maret 2019.

“Penyidik kembali menelpon saya, untuk kembali ke ruang Reskrim guna mengambil surat kedua. Karena surat pertama ada kesalahan pada tanggal dan tahunnya. SP penyelidikan itu dimulai pada 27 Maret 2017. Bukan 07 maret 2019. Kendati ada kejanggalan saya terima putusan penyidik. Meskipun saya di zolimi dalam penyidikan ini,” tandasnya.

Kontributor : Bensar

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here