Lasusua, Koransultra.com – Tahun ini, Sebanyak 188 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), di lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), bakal mengikuti Diklatsar atau prajabatan di Kota kendari.

Namun, sebagian peserta CPNS mengeluh lantaran biaya untuk kegiatan Diklatsar sebesar Rp 9 juta dibebankan oleh peserta.

Salah satu CPNS yang namanya dirahasiakan mengaku biaya prajabatan tersebut terlalu berlebihan.

“Bukannya kita tidak mau bayar hanya keadaan sekarang susah. Kalau memangnya diharuskan membayar secepatnya terpaksa kita ambil kredit dulu seperti yang dilakukan teman-teman lain,” keluhnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BKPSDM Kolut, Jumadil mengaku jika biaya yang dibebankan kepada CPNS akan digantikan setelah perubahan anggaran tahun ini.

“Saya sudah tanya ke mereka (CPNS), kalau mau cepat silahkan dibayar dulu. Dengan cacatan nanti setelah perubahan anggaran, baru uangnya kami gantikan dengan tanda bukti berupa kwitansi,” ujar Jumadil.

Menurut Jumadil, besaran nominal biaya prajabatan CPNS tahun ini berdasarkan surat keputusan yang telah ditentukan oleh BKPSDM Provinsi.

“Provinsi sebagai penyelenggara, kita hanya menfasilitasi saja apa keperluannya,” ucap Jumadil.

“Pihak Pemda Kolut juga tau kok soal biaya ini karena sebelumnya kami sudah bicarakan dengan Inspektorat dan Sekda,” katanya.

Jumadil menjelaskan, untuk anggaran kegiatan prajabatan CPNS tersebut memang telah disetujui saat pembahasan anggaran bersama pihak DPRD. Namun anggaran hanya sebatas biaya perjalanan.

“Diklatnya sampai 50 hari lebih. Anggaran hanya buat perjalanan kami rasa tidak cukup. Kalau tidak percaya, ada DPAnya semua,” ujar Jumadil.

“Saat ketuk palu, kita tidak bisa mengatakan sekian karena kita belum tahu berapa kuota CPNS yang dibutuhkan pada waktu itu,” sambung Jumadil.

Jumadil hanya berharap kepada semua para peserta CPNS agar dapat memahami soal kebijakan yang telah dilakukan Pemda Kolut terkait kegiatan tersebut.

“Sekali lagi saya sampaikan bahwa kami dari pihak fasilitator tidak ada maksud sama sekali untuk membebani pihak peserta. Kita hanya sekedar mengikuti prosedur yang ada. Kita juga tahu regulasinya,” tutup Jumadil.

Sementara, Anggota Komisi III DPRD Kolut, Kanna menilai bahwa biaya prajabatan sebesar Rp 9 juta merupakan hal yang wajar jika masa kegiatan cukup lama.

“Kalau kegiatannya sebentar mungkin kurang wajar. Tapi kalau prajabatannya sampai lebih dari sebulan wajar saja,” ungkap Kanna.

Kanna juga mengakui jika biaya untuk para peserta CPNS telah dianggarkan di APBD saat pembahasan. Namun dirinya tidak mengetahui pasti berapa besaran biayanya.

“Saya juga kurang faham soal itu. Yang jelas setahu saya biaya prajabatan telah dianggarkan di APBD,” pungkasnya.

Kontributor : Fyan

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here