Raha, Koransultra.com – Puluhan masa asal Desa Kasakamu Kabupaten Muna Barat yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Pembaharu Kasakamu (Fahamu) Senin (22/4) jam 11.00 menggelar aksi demo di Kejari Muna.

Dalam aksinya masa menuntut agar Kejari Muna memeriksa Kades Kasakamu karena diduga telah menyelewengkan penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2018.

Dalam tuntutannya lima item kegiatan yang diswakelola itu adalah pembangunan TPA tahun 2018 dengan anggaran sekitar Rp168 juta menggunakan DD dengan volume bangunan 6x 7,5 meter. Kemudian pembangunan lapangan sepak bola dengan anggaran sekitar Rp137 juta, pembangunan drainase dengan volume 219 meter dengan anggaran sekitar DD Rp 120 juta.

“Kami minta Kejari Muna memeriksa Kades Kasakamu karena diduga telah menyalahgunakan penggunaan DD tahun 2018. yang diduga tidak sesuai fisik dan semua kegiatan ini diswakelola oleh Kades,” kata Sugianto Korlap Fahamu saat berdemo di Kejari Muna kemarin.

Kemudian penyaluran bantuan industri kecil berupa mesin jahit diduga tidak tepat sasaran karena diberikan kepada perangkat desa dan keluarga kades. Yang lebih parah lagi kata Sugianto dalam pengelolaan DD Kades melibatkan keluarganya.

Menyebut, Pengelolaan DD di Desa Kasakamu secara kekeluargaan. Karena mulai dari bendahara desa adalah adik ipar kades, PPK juga ipar kades. Ada indikasi penyalahgunaan wewenang, korupsi dan mark up dalam pengelolaan DD di Desa Kasakamu tahun 2018 yang diduga merugikan negara Rp ratusan juta .

“Untuk itu kami dari Fahamu dan APLAR Sultra mendesak agar Kejari Muna segera memeriksa Kades Kasakamu dan Ketua BPD Kasakamu, dalam pengelolaan DD tahun 2018,” tukas Sugianto dalam orasinya,” cetusnya.

Kasi Intel Kejari Muna La Ode Abdul.Sofyan SH MH menjelaskan kasus ini masih bersipat laporan, pihaknya akan berkordinasi dulu dengan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), Kabupaten Muna Barat.

“Kita akan pelajari dulu laporan ini. Inikan baru sebatas adanya indikasi penyalahgunaan DD tahun 2018 di Desa Kasakamu. Kita harus lihat faktanya dulu baru bisa ambil kesimpulan,” kata Sofyan.

Saat ditanya apakah Kejari Muna punya nyali untuk menindak lanjuti laporan dari Muna Barat mengingat selama Muna Barat mekar nyaris tidak ada kasus korupsi yang ditindak lanjuti oleh Kejari Muna seperti proyek ring road Laworo yang habiskan anggaran Rp ratusan miliar , kemudian ratusan infrastruktur lainnya hingga DD dan ADD, dijawab berani oleh Kasi Intel Kejari Muna ini.

“Berani, apa yang kita takutkan. Namun demikian kami tetap akan kordinasi dulu dengan APIP di Muna Barat. Kitakan ada MOU antara APH dan APIP di Mubar. Tapi bukan berarti kami mengesampingkan penegakkan hukumnya. Kalau ada kasus dugaan korupsi yang dilaporkan, kami akan kordinasi dengan APIP. Apakah kasus itu ada kerugian negaranya dan apakah sudah diperiksa oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah ( APIP) dalam hal ini Inspektorat Mubar,” jelasnya.

Masih dari Sofyan, ditegaskanya bahwa MOU yang dilakukan Kejari Muna di Muna Barat, bukan berarti Kejari Muna jadi ” bemper” di daerah itu.

“Kalau kita sudah dampingi kegiatan yang mereka lakukan dan ternyata masih melanggar juga, ya kita tangkap pelakunya,” tegasnya.

Kontributor: Bensar

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here