Ricuh di HUT Kelima Busel, Massa : Banyak Polemik Birokrasi

Busel, Koransultra.com – Unjuk rasa yang diberi tema “Evaluasi Lima Tahun Buton Selatan Beradat”, sulit terbendung lagi, sesaat puluhan pemuda dan mahasiswa tergabung di tujuh Kecamatan se – Kabupaten Buton Selatan (Busel) menggempur sidang paripurna hari jadi Buton Selatan (Busel) yang ke – Lima sebagai daerah otonom baru di Sultra, saat digelar di gedung Lamaindo, kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga. Senin, 22/07/2019.

Sekitar pukul 10:30 Wita, kerumunan massa yang sudah mengepung halaman depan gedung La Maindo, dimana massa itu bersikeras mengejar Plt. Bupati Busel, H. La Ode Arusani yang berusaha melarikan diri dikarenakan menolak menemui para anggota aksi.

Massa pun sempat menghadang mobil dinas yang digunakan Plt Bupati karena hendak bergeser (lari, red) dari massa aksi dan meninggalkan ruang rapat, tetapi H. Arusani beri instruksi pada sopir supaya terobos,

Tambah lagi, Ketika berusaha menahan mobil yang terus menginjak gas, seorang anggota aksi Irwan Syah merasa sakit dibagian pinggang saat ditabrak mobil yang digunakan Plt. Bupati bermerek Toyota Fortuner saat mencoba melewati kerumunan massa.

“Sampai sekarang masih sakit saya rasa pinggangku karena saya ditabrak tadi,” Keluh Irwan yang juga seorang warga Busoa, Busel.

Hasil pengembangan informasi, H. Arusani menolak bertemu demonstran karena hendak memenuhi undangan dari Pemda Buton.

Ricuh di HUT Kelima Busel, Massa : Banyak Polemik Birokrasi

Akhirnya massa yang tidak jumpa dengan Plt Bupati geram dan kembali lanjutkan aksi di kantor Sekretariat Daerah Busel, hingga timbul pengrusakan oleh para demonstran di sejumlah kantor yang dianggap gagal dalam mengemban tugasnya kepada rakyat.

Data yang berhasil dikumpulkan, ada delapan kantor dari sasaran amuk massa, diantaranya Ruang Kantor Bapeda, Inspektorat, Bagian Hukum, ULP, Bagian Keuangan, Bagian Umum dan Kantor Bupati. Bahkan, jenderal lapangan massa aksi La Ode Masrizal Mas’ud alami luka pada bagian kepala akibat terkena pecahan kaca.

Masih belum puas, para demonstran lanjutkan aksi di kantor sekretariat DPRD Busel berlokasi di kelurahan Lakambau, Kecamatan Batauga. Suasana kembali, karena massa mencoba masuk bertemu dengan anggota dewan namun mendapat perlawan dari Satpol-PP yang berjaga. Seluruh pintu ruangan kantor tertutup sehingga pertemuan harus terpending sejenak. Tak sabar, seorang anggota aksi geram lalu meluapkan emosi dengan memecahkan kaca ruang bagian keuangan, sementara massa lain berusaha mendobrak pintu ruang sidang DPRD.

Tak lama kemudian massa diterima berdialog bersama dewan, dalam dialog itu tercatat lebih dari 10 tuntutan massa saat dibacakan koordinator mimbarnya, Almaeda ditambah koordinator kecamatan untuk meminta penjelasan, seperti: 1. Dugaan penggunaan ijazah palsu milik caleg PDIP terpilih dapil empat Busel, La Ode Armada; 2. Pelantikan mantan terpidana kasus narkoba pada jabatan Kabid kebudayaan Busel, Fahrul; 3. Pengangkatan kepala rumahtangga (KRT) Rumah jabatan (Rujab) bupati Busel, Gunawan, yang belum memenuhi syarat kepangkatan; 4. Polemik RTRW yang hingga kini belum rampung padahal sudah menelan anggaran daerah sampai miliaran rupiah; 5. Pelantikan sekretaris dewan yang tidak mengantongi rekomendasi unsur pimpinan DPR, La Ode Nurnani; 6. Pembagian bantuan kapal yang tidak sesuai petunjuk teknis (juknis) di kecamatan Siompu; 7. Penertiban penambangan galian C secara ilegal; 8. Kegiatan pembangunan daerah yang tanpa memiliki dokumen lingkungan; 9. Pembangunan pasar yang hingga kini terbengkalai; 10. Ganti rugi atas tumpahan minyak di masiri, Majapahit dan desa Bola serta peningkatan taraf kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita-cita pemekaran yang hingga kini belum dirasakan masyarakat Busel.

Dari keseluruhan tuntutan itu, massa meminta kepada DPR segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelesaikan semua persoalan tersebut sebelum massa periode dewan 2014-2019 berakhir Oktober mendatang.

Hal itu, ditanggapi ketua DPRD Busel, La Usman saat pimpin jalannya pertemuan, mengatakan akan membahas secara internal pembentukan pansus itu, karena harus sesuai dengan ketentuan dewan,
“Pembentukan pansus memiliki mekanisme dan persetujuan seluruh anggota, Kita akan bahas dulu ditingkat internal,” Ucap La Usman.

Selain itu, diungkapkan wakil ketua dua DPRD Busel, Aliadi. Kata dia, pihaknya sudah menyuarakan persoalan ini, hanya hingga kini Pemda Busel seakan acuh dengan persoalan tersebut. Sudah pernah beberapa kali dilakukan pemanggilan kepada Plt bupati Busel, untuk mengklarifikasi persoalan yang terjadi dalam birokrasi, sayangnya hingga kini H. Arusani belum juga beritikat baik menemui DPR.
“Saya ini beberapa kali panggil Bappeda, lingkungan hidup dan SKPD lainya untuk masalah ini, hanya semua tidak ada jawaban pasti. Misalnya soal KLHS RTRW. Saya sudah beberapa kali panggil kadisnya,” kata ketua DPC Hanura Busel itu.

Kendati demikian, Dewan berjanji akan menyelesaikan semua polemik yang terjadi di daerah. Bahkan ia berterimakasih kepada peserta aksi yang peduli dengan daerah. Karena itu, ia meminta kepada seluruh peserta aksi untuk menghadiri rapat kerja dewan bersama pemerintah eksekutif pada Rabu, (24/7) mendatang.

KONTRIBUTOR : ATUL WOLIO

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here