MA Tolak PK Pemerintah RI, Dana Pengungsi Standby di Depan Mata

Baubau, Koransultra.com – Bantuan dana Pengungsi Eks Maluku dan Maluku Utara yang dikabarkan sejak 2006 diajukan di Mahkamah Agung (MA) kini diposisi titik terang. Pasalnya, MA menolak Peninjauan Kembali (PK) yang di ajukan Pemerintah Republik Indonesia (RI) pada 31 Juli 2019.

Kenang awalnya, dana eks Maluku – Maluku Utara pertama kali digugat ke Pengadilan pada tahun 2006. Tahun 2017 keluar putusan Kasasi oleh MA, Saat perkara banding tahun 2014 masuklah Tim Kuasa Hukum pengungsi eks Maluku – Maluku Utara yang di ketuai La Ode Zulfikar Nur SH MH, hingga saat ini 2019.

Perjalanan perkara 15 tahun salah satu perkara terlama se – Indonesia. Akhir tahun 2018 Tim Kuasa Hukum kembali diperhadapkan dengan Peninjauan Kembali (PK) di MK yang dilakukan oleh Pemerintah RI (tergugat, red) melalui pemohon PK, yakni Kemensos RI, Menteri Percepatan Daerah Tertinggal (PDT), Gubernur Maluku Utara, Gubernur Maluku, Gubernur Sultra, Menteri Kordinator Polhukam, Menteri Bappenas, Menko Perekonomian, Menkeu, Pemerintah Republik Indonesia diwakili Presiden RI Ir Joko Widodo.

Saat dihubungi wartawan melihat telepon genggam, salah satu tim kuasa hukum sekaligus Ketua Lembaga KKBBM Sulawesi Tenggara La Ode Darmawan SH, mengatakan, ini kabar gembira khususnya buat masyarakat pengungsi di Sultra,

“Tentu merasa senang, dengan dasar muncul itu gugatan kita telah capai tiga kali kemenangan. Penolakan sepenuhnya oleh MA atas PK yang diajukan Pemerintah RI, maka dengan itu tidak ada lagi upaya hukum,” Jelas Ketua KKBBM,” Beber Darmawan.

“Cukup lama juga masyarakat ini menanti, sehingga tingkat kebenaran atas ditolaknya PK itu memberi kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat pengungsi,” Tambahnya.

Sebelumnya, tahun 2018 Tim Kuasa Hukum mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pasca dikeluarkannya putusan kasasi MA tahun 2017 lalu.

“Saya tau bahwa banyak masyarakat itu yang tidak percaya, tapi fakta – fakta berdasarkan hukum ini sangat kuat,” Tutur Darmawan.

Diketahui, sesuai Inpres No 6/2003, masyarakat pengungsi eks Maluku dan Maluku Utara menerima bantuan BBR (Bahan Bangunan Rumah). Ditambah hasil putusan Kasasi MA, Pemerintah RI dihukum untuk melaksanakan seluruh amar putusan, berupa ganti rugi, yaitu selain uang tunai sebesar Rp 3.500.000 juga dana BBR p 18.500.000 per Kepala Keluarga (KK) dengan syarat ketentuan masyarakat tersebut tercatat didalam berkas perkara.

Tim Kuasa hukum berharap agar masyarakat tetap tenang, tertap berdoa serta bersyukur dengan di ditolaknya PK Pemerintah RI oleh MA.

“Ketua KKBBM ucapkan terimakasih kepada Kuasa Hukum pengungsi, sekaligus ucapan terimakasih atas dukungan moril dan doa seluruh masyarakat pengungsi atas langkah perjuangan yang telah dilewati bersama,”.

Hasil pendalaman wartawan, informasi yang didapatkan, berupa amar putusan MA, bahwa ada 68.000 KK di Sultra berdasarkan verifikasi dan validitas data konkret saja yang akan mendapatkan dana tersebut.

KONTRIBUTOR : ATUL WOLIO

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here