DPRD Konsel Gelar Paripurna Penandatanganan MoU KUA – PPAS Tahun 2019

Andoolo, Koransultra.com – Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menggelar rapat paripurna bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Konsel terkait dengan, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUAP – PPASP) tahun anggaran 2019. Di Aulah rapat paripurna DPRD, Kamis, (15/8/2019).

Dalam rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo, S.Sos., M.Si didampingi Wakil Ketua II Nadira S.H dan anggota DPRD.

Dari Pemerintah dihadiri Bupati Konawe Selatan H. Surunuddin Dangga, ST., MM bersama Wakil Bupati Konawe Selatan Dr. H. Arsalim Arifin SE., M.Si beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Foorkopimda).

Ketua Komisi lll DPRD Konsel, Tasman Lamuse selaku perwakilan dari 8 fraksi-fraksi mengatakan bahwa dalam setiap penyusunan APBD, pemerintah hendaknya mengedepankan asas manfaat yang sebesar-besarnya demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sehingga penggunaan anggaran dapat terealisasi dengan baik.

“Dalam kewenangan pengelolaan keuangan pada setiap OPD harus mengedepankan akuntabilitas publik. Serta mampu menciptakan peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat, dan harus mampu dipertanggungjawabkan kepada publik sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Tasman.

Tasman menyampaikan bahwa seluruh fraksi memberi apresiasi positif terhadap kerjasama antara penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten konsel dengan seluruh pihak, terhadap peningkatan pembangunan daerah yang cukup signifikan jumlahnya dengan berbagai skema pembangunan yang cukup membantu masyarakat.

“Kedelapan fraksi-fraksi berharap agar jumlahnya lebih ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. di ikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat sehingga Desa Maju Konsel Hebat secara bertahap dapat terwujud,”pungkasnya.

Berdasarkan asumsi dasar, Lanjut Tasman, kebijakan umum anggaran perubahan tahun 2019 diantaranya penurunan proyeksi pendapatan daerah secara total serta realisasi perhitungan Silpa APBD 2019.

“Setelah di audit oleh BPK RI maka menurut 8 fraksi perlu adanya pertimbangan ketersediaan waktu pelaksanaan kegiatan yang waktu efektifnya sisa 3 bulan lagi, artinya jika tidak memungkinkan lagi maka dapat ditunda,” tegasnya.

Tasman menambahkan, seiring dengan berakhirnya masa jabatan anggota DPRD periode 2014-2019 maka perlu ada kebijakan penganggaran dana purna bhakti sebagaimana dimaksud pada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2018 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD.

“Seiring dengan masa jabatan anggota DPRD konsel periode 2019-2024 akan berakhir, dana adanya anggota DPRD yang baru maka perlu diusulkan untuk adanya kebijakan penganggaran terhadap kegiatan orientasi dan pengenalan tugas anggota DPRD. Serta untuk kepentingan perjalanan dinas konsultasi pimpinan dan anggota DPRD,” tambahnya.

Akhir penyampaianya, Tasman selaku perwakilan ke delapan fraksi menyatakan setuju untuk dilaksanakanya penandatanganan bersama nota kesepahaman antara pemerintah daerah dan DPRD kabupaten Konawe Selatan, terhadap Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUAP – PPASP) tahun anggaran 2019.

Kontributor: Kasran.

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here