Bupati Kolaka Geram, Pengelolahan Administrasi Pemerintahan Desa Sangat Bobrok

Kolaka, Koransultra.com – Bupati Kolaka H. Ahmad Safei Geram terhadap kinerja pemerintahan Desa dalam pengelolahan administrasi yang dianggap bobrok, hal tersebut di ungkapkan saat pelantikan Pengurus DPC Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia ( Apdesi ) pada Senin (10/9/19 ) diaula hotel sultan raja Kolaka.

Bupati Kolaka menyampaikam, jika dua hal yang perlu dibenahi di pemerintahan desa yang ada di Kabupaten Kolaka yang dinilai masih bobrok.

“Saya melihat dua hal yang sangat bobrok dalam pengelolahan pemerintahan yang ada di desa yakni, administrasi kependudukan dan administrasi pertanahan, dimana desa tidak memiliki arsip terkait kependudukan yang ada di desa dan itu harus ada, agar dapat mengetahui jumlah penduduk, yang ada di desa, itu yang harus di ketahui oleh seluruh kepala desa”, tegas Bupati dihadapan seluruh Kepala Desa yang hadir.

Terkait Masalah administrasi pertanahan, ini juga yang harus dipahami oleh Kepala Desa dalam mengelolah pemerintahan di desa, agar dapat mengetahui luas wilayah, dan batas wilayah.

“Pengelolahan terkait administrasi pertanahan yang ada di desa juga bobrok, tidak ada arsip, ini juga yang harus di perharikan oleh bapak / ibu dalam mengelolahan pemerintahan di desa, agar dapat mengetahui batas dan luas wilayah yang ada di desa,” kata H.Ahmad Safei.

Ahmad Safei juga menyampaikan kepada seluruh kepala desa agar menciptakan rasa kegotongroyongan, untuk dapat mengembankan desa menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya.

“Saya perlu menyampaikan jika dalam mengembangkan suatu Desa, perlu diterapkan rasa gotong royong, yang artinya pemerintahan Desa harus melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di desa untuk membangun desa agar dapar berkembang dengan baik,” tutur Bupati

Sementara Ambo Nai Kades Puundipa Kec. Tanggetada saat dimintai komfirmasinya terkait penyampaian Bupati terkait bobroknya pengelolahan administrasi yang ada di desa, menyatakan jika hal itu tak dapat dipungkiri, pasalnya kebanyakan desa saat mulai menjabat, terkadang tidak memiliki arsif terkait kependudukan dan pertanahan.

Untuk itu apa yang di sampaikan oleh Bupati, merupakan reformasi sistem pemerintaan yang di desa, agar dalam pengadministrasian dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya.

“Saya rasa apa yang dikatakan ole bapak Bupati merupakan hal yang wajar dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi, pengelolahan administrasi merupakan salah satu syarat untuk dapat mencairkan anggaran dana desa ( ADD ),” tutur Ambo Nai.

Kontributor : Andi Hendra

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here