Kordinator Wilayah VIII Kordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsupgah KPK) RI Ardiansyah, saat memberikan mater. Foto: Muhlis

Baubau, Koransultra.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau Baubau sosialisasi Optimilisasi Pendapatan Daerah tentang pajak melalui pemasangan 100 alat perekam transaksi kepada wajib pungut pajak, sekaligus diawasi langsung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Walikota Baubau, Dr H As Tamrin MH, bersama Kordinator Wilayah VIII berkoordinasi terhadap supervisi KPK Ardiansyah dampingi Pemerintah Kota/Kabupaten, sesuai Peraturan Pemerintah dalam menggenjot jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari beberapa layanan jasa usaha se- Kota Baubau.

Acara megah ini berpusat di Aula Kantor Walikota Palagimata. Senin (16/9) Pukul 14.00 Wita.

Saat sambutan, As Tamrin menuturkan, semua ini tak terlepas dari PO-5. Pemkot meng-apresiasi KPK dan Tim Korsupgah dalam mendorong peningkatan PAD melalui pajak. Walikota juga sebut dari 11 (sebelas) jenis pajak yang di porsikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota/Kabupaten. Kota Baubau masih ada 3 (tiga) pajak yang belum terkelola, yakni pajak air tanah, pajak sarang burung walet dan pajak mineral bukan logam.

Walikota Baubau Dr H As Tamrin MH saat berikan sambutan dihadapan peserta sosialisasi. Foto: Muhlis

Optimilisasi PAD melalui Sosialisasi Pajak Daerah ini, membidik empat sasaran yakni pada wajib pungut pajak (konsumen, red) pada Usaha Perhotelan, Tempat Hiburan Malam (THM), Rumah Makan/Restoran dan Tempat Parkir (TP), melalui alat kontrol E-Billing Bank Sultra kerjasama dengan KPK RI.

Walikota mengaku, PAD dari sumber pajak belum terkelola baik. Pasalnya, 2018 PAD Kota Baubau berada diangka Rp 23 miliar atau 2,83%. Hal itu, kurangnya Wajib Pajak (WP) yang masih rendah pada pajak bumi dan bangunan.

“Semoga tahun 2019 ini kepada seluruh wajib pajak agar lebih meningkatkan jumlah pajak atau wajib pungut pajak,” harap As Tamrin.

Masih disuasana sosialisasi, Ardiansyah yang biasa dipanggil Pak Choki tegaskan masyarakat, pemasangan alat perekam transaksi itu, adalah pengawasan dan kepatuhan kepada wajib pajak. Mendorong program ini merupakan optimaliasi, jadi jangan dirusak, karena ada sanksi, Katanya.

“Alat ini milik Bank Sultra yang dititip pakaikan kepada Pemda, jadi tidak menggunakan anggaran Pemda,” ungkapnya.

“Untuk pajak, tidak ada pembayaran tunai, jadi tidak ada pembayaran kepada petugas, langsung kepada Bank, bisa buka rekening di Bank Sultra, sehingga tidak ada dusta diantara kita,” jelasnya.

Hadir dalam sosialisasi, Wakil Walikota La Ode Ahmad Monianse, Sekretaris Daerah Dr Roni Muhtar, Ketua DPRD Kota Baubau H. Kamil Adi Karim SP, Kepala BPKAD Abdul Fatar, Seluruh SKPD, pihak Forkompinda dan Masyarakat.

Kontributor: Atul Wolio

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here