Kepala BKAD Kabupaten Muna, Amrin Fiini Foto: Bensar/Koransultra.com

Raha, Koransultra.com – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Muna, segera menarik aset bergerak dan tidak bergerak yang masih dikuasai purnabakti (pensiunan PNS). Hal tersebut menindaklanjuti temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Temuan KPK terkait aset tersebut yakni 90 unit bangunan rumah serta 130 unit kendaraan dinas roda empat maupun roda dua.

Amrin Fiini selaku Kepala BKAD Muna yang dikonfirmasi Koran Sultra, Selasa (24/9), menjelaskan, untuk merealisasikan itu, pihaknya segera membentuk tim penelusuran aset.

“Langkah-langkah bentuk tim sudah dilakukan. Kewajiban Pemda untuk mendata ulang dan prinsipnya itu harus dikembalikan kepada negara,” ujarnya.

Lanjut Amrin, merujuk arahan KPK, pihaknya bakal menggelar rapat tim sekitar dua hari untuk menulusuri aset yang dimaksud. Hal itu pun bakal dituangkan dalam peraturan bupati (Perbub) dalam penertiban aset.

“KPK sebenarnya fasilitator. Menfasilitasi dan memberikan semangat untuk daerah dalam rangka penertiban aset. Setelah itu dipastikan aset-aset itu sudah rusak berat, rusak ringan, masih baik ditarik, lalu divalidasi dan diserahkan di KPKNL untuk menilai dan nantinya kembali dilelang,” tungkasnya.

Kontributor: Bensar Sulawesi
Editor : Rawal

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here