Ilustrasi

Lasusua, Koransultra.com – Perusahaan tambang diduga ilegal marak di Kolaka Utara (Kolut), DPRD desak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk segera menghentikan aktivitas tersebut.

Pasalnya, lemahnya pengawasan dari pihak ESDM Sultra, membuat beberapa perusahaan bebas mengangkut hasil bumi dari pegunungan Kolut.

Kendati demikian, Pemerintah Kolut tak bisa berbuat banyak. Sebab kewenangan ada ditangan pemerintah Provinsi Sultra.

“Memang banyak laporan yang kita terima dari warga jika ada aktivitas pertambangan. Namun kita tidak bisa berbuat banyak terkait pertambangan karena semua kewenangan ada dari pihak Pemerintah provinsi Sultra,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kolut, Asdar yang ditemui Koran Sultra.

Berbagai keluhan pun terkadang dilontarkan warga yang terkena dampak dari aktivitas pertambangan. Mulai dari tercemarnya lingkungan hingga debu yang tercemar akibat alat berat yang beraktivitas sekitar pemukiman warga.

Kondisi tersebut membuat Pemerintah Kolut dilema. Sumber daya alam terus di grogot para penambang, warga setempat hanya menerima dampak buruk dari aktivitas pertambangan yang ada.

“Saya juga sangat prihatin dengan banyaknya keluhan dan laporan warga yang diterima terkait dampak dari aktivitas pertambangan illegal khususnya di wilayah Kecamatan Batuputih,” ungkap Asdar.

Asdar juga mengaku tidak tahu menahu perusahaan apa saja yang melakukan aktifitas pertambangan.

“Kami juga tidak tahu perusahaan apa yang beroperasi. Kami hanya berharap kepada pihak ESDM Provinsi agar dapat memberikan keterangan ataupun cacatan perusahaan apa saja yang beraktivitas. Karena bagaimanapun juga ini Wilayah kita yang ditempati,” pinta Asdar.

Sementara itu, menanggapi aktivitas beberapa perusahaan yang diduga beroperasi secara ilegal, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kolut mendesak dan meminta pihak ESDM agar segera menghentikan aktifitas perusahaan tersebut.

“Kami meminta pihak ESDM Sultra serta instansi terkait lainnya, agar tidak mengeluarkan izin aktivitas pertambangan sebelum izin lainnya terpenuhi, khususnya izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal),” tegas Anggota Komisi III DPRD Kolut Buhari, Kamis (26/9/2019).

Dikatakan Buhari, banyak dampak buruk yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan tersebut. Mulai dari pencemaran lingkungan hingga kerusakan yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut.

Buhari menegaskan, pihak ESDM harus bertanggung jawab atas semua kerusakan hinngga kerugian yang ditimbulkan perusahaan. Mengingat yang memiliki wewenang untuk memberi izin hanya ESDM.

“Jangan karena berdasarkan regulasi mereka yang diberikan kewenangan, kemudian kita di daerah tidak diperhatikan, karena dampaknya ini kita di daerah yang rasakan,” ujar Buhari.

Buhari menyebut perusahaan yang melakukan aktivitas belum sepenuhnya dilengkapi dengan izin Amdal. Menurut dia, perusahaan yang tidak memiliki izin Amdal, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Dimana, UU tersebut telah menegaskan bahwa perusahaan tambang yang beroperasi tanpa dilengkapi izin Amdal akan dikenakan saksi berupa denda sebesar 3 milyar.

“Laporan yang saya terima ada perusahaan yang beroperasi diluar titik koordinat. Jelas itu sudah melanggar,” ucap dia.

Buhari berharap kepada pihak ESDM agar melakukan koordinasi kepada Pemda Kolut terkait pengelolaan tambang.

“Ini upaya agar pemeintah dapat melindungi warga setempat akibat dampak yang ditimbulkan perusahaan,” ujar Buhari.

Buhari juga menambahkan, pihak perusahaan harus memperhatikan dan menyusun dokumen Amdal dan rencana kerja dengan benar agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi warga.

“Seharusnya di daerah kita harus ada PAD atau minimal dana CSR dari perusahaan. Ini untuk membenahi kerugian masyarakat akibat aktivitas pertambangan,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, ada beberapa perusahaan yang diduga melakukan aktifitas penambangan secara ilegal wilayah Kecamatan Batuputih, yakni PT Kasmar Tiar Raya, PT Alam Mitra Indah Nugraha (Amin), PT Kurnia Mining Resources dan PT Tambang Mineral Maju (TMM).

Kontributor : Fyan

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here