Penandatanganan yang dilakukukan Bupati Muna, LM Rusman Emba, Ketua KPU, Kubais dan Ketua Bawaslu, Al Abzal Naim disaksikan Komisioner KPU Sultra, Al Munardin, Komisioner Bawaslu Sultra, Munadarman, Wakil Bupati, Abdul Malik Ditu, Ketua DPRD, Abdul Radjab Biku, Wakil Ketua DPRD, La Ode Dyrun, Kapolres, AKBP Debby Asri Nugroho, Komisioner KPU dan Bawaslu Muna.

Raha, Koransultra.com – Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra), bersama penyelenggara melaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) telah menandatangani NPHD, tanda dimulainya tahapan Pilkada.

Bupati Muna, LM Rusman Emba, mengatakan anggaran dana hibah Pilkada 2020 tersebut juga mengacu dalam pembahasan APBD.

“Juknisnya sudah jelas. Maka hari ini kita sepakati penganggaran dana hibah Pilkada,” ujar Selasa, (01/9/ 2019) di Gedung Galampano, Kabupaten Muna.

Ia berharap, kesepakatan tersebut suksesi pelaksanaan Pemilu tahun depan bisa berjalan lancar.

Penandatanganan yang dilakukukan Bupati Muna, LM Rusman Emba, Ketua KPU, Kubais dan Ketua Bawaslu, Al Abzal Naim disaksikan Komisioner KPU Sultra, Al Munardin, Komisioner Bawaslu Sultra, Munadarman, Wakil Bupati, Abdul Malik Ditu, Ketua DPRD, Abdul Radjab Biku, Wakil Ketua DPRD, La Ode Dyrun, Kapolres, AKBP Debby Asri Nugroho, Komisioner KPU dan Bawaslu Muna.

“Kita berharap Pilkada tahun depan berjalan lancar, tidak terjadi lagi PSU,” beber mantan Senator itu.

Ketua KPU Muna, Kubais menyebut, diteken nya NPHD itu menjadi suatu kebahagian tersendiri bagi pihaknya. Karena, Pemkab telah benar-benar siap melaksanakan Pilkada.

“Muna tercepat pembahasan NPHD nya,” kata mantan BEM UHO ini.

Porsi anggaran Pilkada disiapkan Pemkab Rp 37,4 miliar. Dengan persiapan antisipasi PSU Rp3 miliar, sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) Rp2,8 dan honoriun badan adhock naik dua kali lipat mencapai Rp 13, 7 miliar.

“Untuk dana PSU, KPU RI sebenarnya memerintahkan agar tidak disediakan, namun, karena Pemkab telah menyahuti jadi tidak menjadi soal,” cetusnya.

Pihaknya, bila anggaran yang tersedia tidak habis, akan dikembalikan ke Kas Daerah (Kasda).

“Seberapa pun anggaran yang digunakan akan diperiksa oleh BPK,” tambahnya.

Bawaslu nilai dana hibah anggaran pengawasan Pilkada 2020 disepakati sebesar Rp 14,8 miliar dengan rincian pencairan sekitar 40 persen, 50 persen dan 10 persen.

“Kita berharap dengan ketersediaan anggaran ini dapat menyukseskan Pilkada. Kami minta dukungan semua steakholder agar sejarah Pilkada 2015 tidak terulang kembali,” ungkap Al Abzal Naim, ketua Bawaslu Muna.

Komisioner KPU Sultra, Al Munardin dan Komisioner Bawaslu Sultra, Munadarma mengapresiasiasi Pemkab dalam hal ini Bupati, LM Rusman Emba yang telah menyediakan anggaran.

“Ini bentuk komitmen Pemkab dalam menyukseskan agenda nasional,” ujar Al Munardin.

Kotributor: Bensar Sulawesi

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here