Laworo, Koransultra.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat (Mubar) menerima piagam penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) laporan tahun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu) RI Kantor Wilayah (Kanwil) Sulawesi Tenggara (Sultra), di Aula Rapat Kantor Bupati Mubar,
Piagam WTP diserahkan langsung oleh Kepala Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Kanwil Sultra Arif Wibawa, kepada Bupati Mubar La Ode M. Rajiun Tumada yang didampingi oleh Wabup Achmad Lamani dan Sekretaris Daerah LM. Husein Tali. Penghargaan ini terhitung tiga kali secara berturut-turut diterima oleh Pemkab Mubar, Selasa (12/11/2019).
Arif Wibawa menjelaskan, penghargaan opini WTP meliputi empat kriteria utama yakni laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntasi pemerintah, efektifitas pengejaran internal di daerah tersebut sudah berjalan yang dilakukan oleh inspektorat.
Selanjutnya, kecukupan dan pengungkapan informasi, artinya dalam melakukan pencatatan dan pertanggungjawaban yang transparan serta kepatuhan dalam peraturan perundangan-undangan.
“Kami sangat mengapresiasi Pemkab Mubar yang sudah meraih opini WTP untuk ke tiga kalinya secara berturut-turut, semoga tahun-tahun berikutnya dapat dipertahankan. Sebab selain mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dengan mendapatkan predikat WTP daerah juga akan mendapatkan dana insentif daerah (DID) dari pusat, sebesar 20 milyar”, ungkap Arif.
Sementara itu, bupati Mubar, La Ode M. Rajiun Tumada mengatakan, opini WTP yang ketiga ini merupakan prestasi bersama yang diraih oleh seluruh jajaran ASN Kabupaten Muna Barat. Menurutnya, WTP adalah bukti prestasi bisa diraih dengan kerja keras.
Rajiun juga berharap kepada Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu untuk selalu membimbing Pemkab Mubar dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar.
“Di Muna Barat ini kami lebih porsikan apa yang menjadi kepentingan masyarakat secara keseluruhan, yakni dengan terus membangun daerah ini dengan tidak melupakan tata kelola keuangan yang baik. Saya berharap tahun-tahun selanjutnya, Pemkab Mubar masih perlu bimbingan dari Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu. Dan predikat WTP ini bisa terus kita pertahankan bersama-sama,” tuturnya.
Kontributor: Dedi
