Situasi tanya jawab, mulai dari staf, mahasiswa kepada Sekretaris Kopertis Wilayah VIII – Dr Nur Taufik Sanusi Baco M. Ag.

Baubau, Koransultra.com – Sekelumit masalah yang timbul beberapa waktu lalu pada kampus STAI YPIQ Baubau, akhirnya pihak Kopertis Wilayah VIII Sulawesi, Maluku, dan Papua, diwakili Sekretaris Koordinator nya Dr Nur Taufik Sanusi Baco M. Ag, sambangi Kampus STAI, pada Selasa (19/11).

Datangnya pihak kopertis ini, disambut langsung
Ratusan mahasiswa, Dosen, Dewan Pembina, Plt. Ketua STAI YPIQ dan Ketua Yayasan adakan rapat terbuka diinternal kampus.

Kepada awak media, Nur Taufik, sampaikan, bahwa kedatangan Kopertis ini, tidak lain bisa tersampaikan nya hal-hal yang sifatnya normatif, sesuai aturan perundang-undangan berlaku.

Hanya saja, dalam penyelesaian problem kampus, tidak selamanya normatif. Ada hal-hal yang sifatnya emplisit, eksplisit, pragmatis, dan khusus.

“Untuk menemukan titik temu, semua pihak harus Cooling down, saling menenangkan diri,” Ucapnya.

Sempat pertemuan ini menuai rasa tegang. Pasalnya, saat itu satu persatu persoalan diungkap oleh mahasiswa hingga staf kampus, yakni mulai persoalan pemilihan Ketua STAI YPIQ yang dianggap inprosedural, Drop Out (DO) Mahasiswa STAI yang tidak memiliki syarat kuat, bahkan terkait Borang (Dokumen Akreditasi), serta persoalan yang sifatnya normatif dan non normatif. Karena tidak ingin berlarut-latut, Kopertis pun tidak ambil diam, lalu angkat bicara, dan coba tengahi situasi gejolak yang muncul sejak beberapa waktu lalu .

“Yang pasti bila tujuannya sama untuk kebaikan perguruan tinggi dan kebaikan mahasiswa, kita tinggal cari titik perbedaan nya dimana, kemudian dicarikan titik temunya dimana,” Tambahnya.

Pihak Kopertis, saat menengahi terkait pemilihan Ketua STAI, ia mengatakan, bahwa Ketua ataupun Rektor itu sah bila ada di SK kan oleh Yayasan. Bedakan dipilih dan diangkat berdasarkan SK.

Dijelaskan lebih jauh, bahwa yang diketahui Kopertis selama ini, dipilih itu dilakukan oleh Senat dan di SK kan oleh Yayasan. Sehingga, Rektor atau Ketua dikatakan sah setelah mendapat SK oleh Yayasan.

Yayasan mengangkat seseorang apa yang dipilih oleh senat, itu sifatnya rekomendatif. Kalau rekomendasi itu dipertimbangkan oleh Yayasan dan boleh laksanakan maka silahkan untuk dilaksanakan,” Terang Koordinator Kopertis Wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel).

Menurut hemat Kopertis secara normatif, dikatakannya, bahwa dalam sebuah institusi, Yayasan itu memiliki kekuasaan yang luar biasa sesuai UU Yayasan, sehingga diatas kebijakan atau keputusan Yayasan hanyalah perundang-undangan Negara.

“Kalau ada hal yang sifatnya tidak normatif dan tidak ideal bicarakan sama-sama dengan bahasa yang baik, tapi kalau ngotot-ngototan dan merasa paling benar, tentu persoalan tidak akan selesai,” Ungkapnya.

Mengenai polemik kampus, unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa, menurut dia, itu hal yang lazim didalam sebuah institusi akademik. Tapi pastikan punya dasar yang jelas. Karena kalau tidak, akan berefek. Bahayanya, jika dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab demi mencari keuntungan.

“Itulah pentingnya langkah-langkah mekanisme, seperti mengutus delegatif ke institusi akademik, lalu di komunikasikan apa saja persoalannya Jadi ada keterwakilan mahasiswa,” Tuturnya.

Dalam wawancara ini, Kopertis juga menyinggung terkait persoalan mahasiswa yang sempat di DO. Kata dia, sepanjang pengetahuan nya, DO atau tidak DO itu hak progreratif sebuah kampus, karena Kopertis dalam hal ini memandang tergantung regulasi yang berlaku kampus.

Lebih jelas ia mengungkapkan, bahwa Yayasan tidak berhak men – DO mahasiswa, yang berhak Ketua Perguruan Tinggi. Begitu pun bagi Pejabat Sementara (Pjs) tidak boleh keluarkan konsep DO mahasiswa, kecuali situasi yang tidak normal atau pada situasi urgen.

“Bila konflik seperti ini, maka Pjs dimungkinkan, tapi kalau situasinya normal, biasanya Pjs tidak boleh berhak mengeluarkan surat DO,” Terang Nur Taufik kepada wartawan.

Lanjutnya, “Makanya, kita perlu ada definisi, apakah situasi saat ini dianggap normal atau tidak, kalau situasinya dianggap normal maka Pjs tidak berhak keluarkan surat DO. Namun bila sepakat bahwa situasinya tidak normal, maka Pjs dianggap memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan taktis strategis bagaimana menjaga situasi,”.

Diharapkan, setiap keputusan ada mekanisme, sampai batasan mana kemudian orang diberi peringatan, sampai batasan mana orang dikeluarkan.

“Kalau pun faktanya situasinya konflik, lalu kemudian Pjs mengeluarkan surat DO. Maka sangat perlu Yayasan memanggil mereka, meminta kepada Rektor untuk mencabut, Pastinya harus colling down, optimis lah,”

Disampaikan nya, bila ada mahasiswa yang dirugikan, cobalah dimohonkan, dibicarakan baik-baik sekali lagi dengan pihak yang meng-DO-kan. Kalau jalur musyawarah sudah tidak, bagaimana alternatif peradilan itu jadi langkah yang terakhir, Kata dia.

“Saya coba sampaikan untuk bisa dipertimbangkan lagi, kalau alasannya tidak terlalu urgen nanti saya coba pertimbangan, kalau bisa untuk dicabut, intinya bisa Cooling down,” Ungkapnya.

Ia menambahkan, mahasiswa yang di DO belum lama ini, masih ada peluang. Baginya, setiap orang punya hati, punya pikiran, Kalau masih bisa dicari titik temunya kenapa tidak.

Disisi lain, Kopertis Wilayah VIII, juga perterang persoalan Borang (dokumen akreditasi). Kata dia, soal Borang bukan persoalan mudah, butuh penilaian bersama. Borang ini kan lakukan oleh Tim, lalu seandainya Ketua tiba-tiba habis masa jabatan, pertanyaannya apa mau dipertahankan atau tidak.

“Kenapa kita tidak jika mengambil kebijakan perpanjangan masa jabatan, itu kan dibenarkan,” Jawab Kopertis dengan nada tegas.

Sambungnya, “Andai pun misalnya diganti, yang terpenting keputusan itu dapat diterima oleh semua pihak. Intinya Borang harus tetap jalan, tidak boleh terkendala, karena akreditasi itu hak mahasiswa. Bukan sekedar hak. Sebab, akreditasi itu akan menentukan layak atau tidaknya mahasiswa kelak saat masuk di dunia kerja,”.

Terakhir, pihak Kopertis, mengulas soal rekonsiliasi pemilihan Ketua STAI YPIQ. Kata dia, itu harus, wajib dan mutlak. Tinggal bentuknya seperti apa perlu dipikirkan. Karena banyak kepentingan dan keinginan yang perlu didengarkan.

Di terangkannya, mulai dewan Pembina, pengawas, pengurus Yayasan, sampai ketua senat tentu lebih paham tentang masalah yang terjadi. Utusan Kopertis Wilayah VIII, tekankan agar silahkan lakukan Rekonsiliasi, mengenai bentuknya seperti apa silahkan colling down, bicarakan dengan baik.

“Apa pun hasil keputusan, jangan sampai ke rana hukum, karena kalau sampai ke rana hukum maka yang bisa merasakan efek negatifnya adalah mahasiswa itu sendiri, saya harapankan selesai dilingkungan internal saja,” Pungkasnya.

Kontributor: Atul Wolio

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here