Kondisi calon lokasi TPU ditengah hutan diatas pegunungan di Dusun II Desa Pitulua, Kecamatan Lasusua, Kolut. Foto Fyan.

Lasusua, Koransultra.com – Program pengadaan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Pitulua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), dibidik Kejaksaan Lasusua.

Program yang menghabiskan anggaran APBD sebesar Rp700 juta itu, diduga tidak layak.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Lasusua, Teguh Imanto mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait pengadaan lahan TPU tersebut.

“Kita kumpulkan dulu keterangan. Yang jelas kita selidiki dulu, kalau tidak ada unsur dugaan pidana kita hentikan,” ujar Teguh Imanto, beberapa waktu lalu.

Diketahui, calon lokasi TPU tersebut berada ditengah hutan diatas pegunungan dengan luas dua hektar, memiliki tingkat kemiringan yang cukup terjal. Lokasinya berjarak kurang lebih satu kilo dari jalan poros Desa Pitulua. lahan berbatu dan ditumbuhi rumput yang lebat serta pohon-pohon besar.

Kodisi tersebut membuat Kejari Kolut mempertanyakan soal kelayakan TPU tersebut.

“Soal layak tidaknya itu nanti ada timnya yang menilai,” kata Teguh Imanto.

“Setahu kita, kalau tanah perkuburan dan bebatuan miring itu bisa nggak? Hutan!,” timpal dia.

Sementara, mantan Kabid Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kolut, Fathul saat dikonfirmasi, Selasa (26/11), membenarkan perihal calon TPU tersebut. Menurut Fathul, persoalan layak tidak layaknya lokasi tersebut tergantung dari pertimbangan teknis.

“Itukan nanti bisa dicutting. Tanahnya bisa diambil untuk timbunan kalau ada masyarakat butuh atau dibuang saja. Setelah ditata, baru bisa dikatakan layak. Saya juga sempat ragukan hal itu. Tapi setelah saya tanya Kadis PU, menurut dia itu tidak masalah,” katanya.

Fathul mengatakan, penempatan lokasi TPU yang berada di pegunungan Desa Pitulua disebabkan krisisnya lahan didalam kota Lasusua. Selain itu, harga tanah yang ditawarkan oleh warga cukup mahal.

“Sebelumnya warga Pitulua, Tojabi dan Lasusua datang menanyakan soal perkuburan yang sudah tidak muat atau kurang. Lahannya harus ditambah. Saya coba tanya ke tetangga mereka soal harga tanah dan ternyata mahal. Makanya saya konsultasi ke DPRD untuk menganggarkan lokasi TPU dan di ACC,” katanya lagi.

Fathul juga mengakui bahwa lokasi tersebut belum memiliki studi kelayakan. Katanya, jika lokasi tersebut tidak layak akan dialihkan ketempat lain.

“Yang jelas Pemda sudah memiliki lokasi,” ujar Fathul.

Diketahui, proses pembelian lahan TPU tersebut melibatkan Kades Watuliu, Kecamatan Lasusua, Sunardi sebagai pemilik lahan. Awalnya calon lahan TPU tersebut merupakan milik salah satu warga Desa Pitulua yang dibeli oleh Sunardi dengan harga kurang lebih Rp70 juta. Pada tahun 2018, Pemda Kolut kemudian membeli lahan milik Sunardi senilai Rp35 ribu per meter dengan total harga Rp700 juta.

Kontributor : Fyan

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here