Ketgam: AMK gelar demontrasi tuntut pencabutan rekomendasi terhadap Cakades Katela Ahmad Rera. Foto: Dedi/Koransultra.com

Laworo, Koransultra.com – Ratusan masa yang menamakan dirinya dari Aliansi Masyarakat Katela (AMK), Desa Katela, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna Barat (Mubar) menggelar aksi demontrasi di depan Kantor Bupati Mubar. Senin, (2/12/2019)

Mereka meminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) tingkat Kabupaten Mubar untuk membatalkan atau mencabut rekomendasi yang telah meloloskan salah satu Calon Kepala Desa (Cakades) Ketela Ahmat Rera.

Dalam aksi itu, AMK melaporkan surat keterangan pengganti ijazah Ahmat Rera, tidak sesuai dengan format lampiran surat keterangan pengganti Ijazah. Dan pasal 2 ayat 3 Permendikbud No. 29 Tahun 2014 tentang pengesahan foto kopi atau Surat Tanda Tamat Belajar dan penerbitan surat.

Ahmat Rera diduga melanggar Permendikbud No. 29 tahun 2014 pasal 2 ayat 6 dan Perbub No. 80 Tahun 2017 pasal 24 Huruf D tentang Pilkades.

Koordinator aksi demontrasi, La Ode Rafiudin mengatakan, pihaknya menuntut pihak PPKD Katela untuk konsisten pada keputusannya, yakni tidak mengikutsertakan saudara Ahmad Rera sebagai cakades Katela.

“Kami juga menuntut PPKD tingkat Kabupaten Mubar agar membatalkan atau mencabut rekomendasi untuk saudara Ahmad Rera, sebab surat pengganti ijasah Ahmad Rera tidak dengan pasal 2 ayat 3 Permendikbud nomor 29 tahun 2014 tentang pengesahan fotocopy/STTB dan penerbitan surat pengganti ijasah jenjang pendidikan dasar dan menengah sehingga tidak sesuai dengan perbub nomor 20 tahun 2017.

“Selanjutnya, adanya ketidak sesuaian antara keluarnya ijasah paket B tahun 2011 dan kehilangan tahun 2006 dan keluarnya surat keterangan pengganti ijasah 2017. Apa yang menjadi acuan dikeluarkannya ijasah paket B Ahmad Rera di tahun 2011 sementara surat keterangan pengganti ijasah diterbitkan tahun tahun 2017”, ketus Rafiudin.

Sementara itu, setelah melakukan audensi antara perwakilan AMK dengan pihak PPKD tingkat kabupaten yakni kesbangpol dan DPMD Mubar, maka keputusan awal yang dihasilkan yakni, PPKD tingkat Kabupaten Muna Barat tidak mempunyai ruang mengenai keabsahan suatu ijasah seperti yang dialami oleh Ahmad Rera.

“Walaupun kami sudah perlihatkan Permendikbud namun pihak PPKD bersikukuh bahwa masalah keabsahan ijasah itu bukan ranah mereka, bahkan mereka melimpahkan kepada kami untuk melaporkan ke Polres mengenai kasus ini”, terang Rafiudin.

Di pihak terduga, Ahmad Rera membantah tudingan yang dilontarkan Aliansi Masyarakat Ketela. Menurutnya, dugaan tentang pemalsun dokumen dan surat-surat negara, itu tidak benar

“Ini adalah murni persaingan politik yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” kata Ahmat Rera.

Ia menduga, Aliansi Masyarakat Katela hanya hanya mencari kesalahan agar dirinya tidak bertarung di Pilkades Katela.

“Ini merupakan suatu pertanda bahwa persaingan politik sudah tidak sehat, karena mereka mencari-cari kesalahan saya,” ungkapnya.

Laporan: Dedi

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here