Sirajuddin Haq salah satu Tokoh pemuda di Muna juga tenaga ahli pembangunan partisipatif P3MD Sultra

Raha, Koransultra.com – Kegiatan pelatihan paralegal hukum diikuti 124 Kades di Kabupaten Muna, Sirajuddin Haq kembali menyoalkan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Muna, lemah melakukan monitoring kegiatan pelatihan paralegal hukum yang dilaksanakan, Kamis 28-28 November 2019 di Gedung Galampano Kantolalo dihadiri
kades, BPD dan ketua TPK yang seharusnya peserta nya adalah paralegal desa yang di bentuk sesuai regulasi yang ada.

“Kadis DPMD dalam melakukan pengawasan Internal pelatihan paralegal terlihat amburadul terkesan dipaksakan tidak memikirkan out put, hasil yang di capai sama halnya kegiatan gugur wajib asal dilaksanakan ,” cetus Sirajuddin Haq salah satu Tokoh pemuda di Muna juga tenaga ahli pembangunan partisipatif P3MD Sultra, Selasa 03 Desember 2019.

Pihaknya, ini bukti lemahnya pengawasan internal oleh Dinas PMD dalam menyikapi isi surat dan terkesan pembiaran padahal seharusnya jika paham regulasi maka dinas PMD, lebih paham siapa sebenarnya paralegal desa tersebut.

“Dalam peremenkumham nomor 1 tahun 2018 yakni, masyarakat desa yang dibentuk dan dibina mereka, warga yang mengerti hukum dilatih untuk dikuatkan pemahaman hukum agar dalam bertugas melakukan pendampingan hukum di desa masing masing,” katanya.

Kemudian, dalam back up administrasi, bagaimana sampai lahir kerjasama semua desa secara masif dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) seperti apa prosesnya.

“saya menduga ada permainan kongkalingkong antara dinas PMD Muna dan LBH,” imbuhnya.

Kemudian, alokasi dana desa yang tertuang dalam APBDesa tahun anggaran 2019 yang mempertanggung jawabkan laporan keuangannya adalah desa itu sendiri bukan dinas PMD, Pertanyaannya apakah hanya dengan kwitansi penyerahan uang saja atau laporan realisasi penggunaan dana tersebut di buat oleh desa atau LBH ini harus di perjelas.

“Ini harus menjadi target Kejaksaan dan inspektorat melakukan identifikasi serta menelusuri jangan sampai ada mafia anggaran karena masing-masing desa menyetor 3 juta, dana terkumpul Rp372 juta,” beber matan Aktif UHO ini.

Ini wujud kecintaan kami terhadap daerah dan kepedulian terhadap desa sudah saat nya menggalang solidaritas.

“SAVE DESA” di Kabupaten Muna agar tidak adalagi pihak pihak yang mencoba mengkebiri kewenangan berskala lokal desa,” tutupnya.

Kontributor: Bensar Sulawesi

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here