Kantor kejaksaan negeri Kolaka Utara

Lasusua, Koransultra.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) telah memanggil dan memeriksa 15 orang terkait pengadaan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Pitulua, Kecamatan Lasusua yang diduga tidak layak.

Kepala Kejari Lasusua, Teguh Imanto melalui Kasi Pidsus, Heri Okta mengaku masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut.

“Kami masih dalami kasus ini dengan meminta sejumlah keterangan dari pihak terkait serta meminta semua dokumen,” kata Heri, Selasa (3/11/2019).

Menurut Heri, pemanggilan ke 15 pihak terkait tersebut untuk melengkapi sejumlah keterangan baik dari pihak Pemda, pemilik lahan serta masyarakat yang terlibat dalam proses jual beli lahan TPU tersebut.

“Kalau hasil penyelelidikan terdapat unsur yang merugikan negara, kita akan tingkatkan kasusnya ke tahap penyidikan. Tapi kalau tidak ada, kita hentikan,” kata Heri.

Sebelumnya, Pemda Kolut menganggarkan dana APBD sebesar Rp700 juta untuk pengadaan lahan TPU pada tahun 2018. Calon lahan TPU tersebut berada ditengah hutan diatas pegunungan Dusun II, Desa Pitulua.

Dari hasil pantauan media ini, calon lahan TPU tersebut memiliki kemiringan yang cukup terjal. Dipenuhi bebatuan serta pohon dan rumput yang rimbun. Kondisi tersebut yang membuat lahan TPU diduga tidak layak untuk dijadikan pusat pemakaman umum.

Kejaksaan sendiri juga telah meninjau lokasi lahan TPU tersebut. Namun pihaknya belum bisa menyimpulkan layak atau tidaknya untuk dijadikan lahan perkuburan.

“Kalau persoalan itu bukan rana kami. Nanti ada tim yang menilai,” ujar Kejari Kolut, Teguh Imanto, beberapa waktu lalu.

“Setahu kita, kalau tanah perkuburan dan bebatuan miring itu bisa nggak? Hutan!,” timpal dia.

Mantan Kabid Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kolut, Fathul saat dikonfirmasi beberapa waktu, membenarkan perihal calon TPU tersebut. Menurutnya persoalan layak tidak layaknya lahan tersebut tergantung dari pertimbangan teknis.

“Itukan nanti bisa dicutting. Tanahnya bisa diambil untuk timbunan kalau ada masyarakat butuh atau dibuang saja. Setelah ditata, baru bisa dikatakan layak. Saya juga sempat ragukan hal itu. Tapi setelah saya tanya Kadis PU, menurut dia itu tidak masalah,” katanya.

Informasi yang dihimpung, proses pembelian lahan TPU tersebut melibatkan Kades Watuliu, Sunardi sebagai pemilik lahan. Awalnya, lahan TPU tersebut merupakan milik salah satu warga Desa Pitulua yang dibeli oleh Sunardi dengan harga kurang lebih Rp70 juta. Pada tahun 2018, Pemda Kolut kemudian membeli lahan milik Sunardi senilai Rp35 ribu per meter dengan total harga sebesar Rp700 juta.

Kontributor: Fyan

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here