Muhamad Irwan Sugianto, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton sekaligus Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

Baubau, Koransultra.com – Sejumlah kelompok mahasiswa yang tergabung dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah (UM) Buton, menilai aksi mogok kerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palagimata, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra) melanggar konstitusi.

“Persoalan dalam sebuah instansi itu hal yang wajar. Somasi ataupun mosi tidak percaya, yang dilayangkan seluruh elemen mulai dari komite medis, komite perawatan hingga pegawai terhadap Direktur RSUD Baubau dr Nuraeni Djawa, tidak harus berdampak pada pelayanan ke masyarakat,” kata Muhamad Irwan Sugianto salah seorang Mahasiswa asal Fakultas Hukum UM Buton.

Personal tersebut kata dia, tidak mesti pada pengurangan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

“Tentu ini sebuah pelanggaran terhadap konstitusi di bangsa Indonesia ini,” katanya.

Suasana di salah satu bangunan RSUD Palagimata Kota Baubau terlihat sepi.

Irwan menuturkan, ketidakpercayaan kemudian mogok kerja hingga berakibat turunnya pelayanan kesehatan masyarakat di beberapa waktu lalu, dinilai sebagai keputusan sepihak.

Lebih jelas Irwan mengatakan, berdasarkan pasal 28 huruf H ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, jika setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

“Setiap dokter telah melekat sumpah profesi. Sebagaimana yang sudah tercantum pada Sumpah Dokter Indonesia (SDI) sesuai Deklarasi Jenewa (1948). Dimana di dalam poin (1) berbunyi siap membaktikan hidupnya guna kepentingan perikemanusiaan. Kemudian pada poin (7) juga berbunyi akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat,” jelas Irwan.

Tidak hanya itu, kata Irwan, tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia di pasal 8, juga disebutkan, bahwa dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter harus memperhatikan kepentingan masyarakat, dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh (promotif, prefentif, kuratif, dan rehabilitatif), baik fisik maupun psiko-sosial, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat yang sebenar-benarnya.

“Jiwa kritis itu boleh-boleh saja untuk tetap ada, apalagi jika melihat kondisi yang sedang tidak baik. Kan semua juga demi perbaikan instansi. Saya percaya persoalan yang sedang terjadi di internal RS palagimata baubau adalah demi sebuah kebaikan, tapi tolong jangan mengurangi hak masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan sebab itu memiliki landasan hukum,” katanya.

Kontributor: Muhlis

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here