Plt Dirut PDAM Kota Baubau, Ali Hasan

BAUBAU, KORANSULTRA.COM – Menanggapi aksi demonstrasi salah satu aktivis BOM Kepton pada Selasa lalu (10/12/2018). Plt Dirut Perusahaan Daerah Air Minum Kota Baubau Ali Hasan perterang bahwa tidak ada data fiktif di pekerjaan Sambungan Rumah (SR) Dana Hibah Air Bersih (HAB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pasalnya, setiap pekerjaan itu diawasi langsung Kejaksaan Negeri Baubau, termasuk PDAM. Rabu (11/12/2019).

“Pihak Kejaksaan itu tau langsung secara keseluruhan, bagaimana tidak, mereka yang mengawasi semua pekerjaan, termasuk PDAM,” Ungkap Ali Hasan sembari duduk bersama wartawan se – Kota Baubau didepan Aula Palagimata Kantor Wali Kota Baubau.

Selain itu, Ali Hasan juga mengatakan, kalau pihaknya hanya mengetahui terkait pengerjaan nya saja. Namun terkait Data itu pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) lah yang mengetahui banyak tentang itu.

“Kalau dia minta data, itu kan tidak semua orang kita kasih, karena itu pun harus bersurat Resmi. Selanjutnya kita kasih, kan itu bagian dari keterbukaan Informasi Publik, tidak bisa juga kalau kita tidak kasih,” Ucapnya.

Dalam diskusi lepas ini, Ali Hasan menuturkan, kalau dirinya sering di temui beberapa orang dari teman-teman (aktivis,red) yang menanyakan jumlah data SR yang terpasang pada MBR di Baubau dari tahun 2017. Itu kan program Dana Hibah Air Bersih, Katanya.

“Sering saya ditemui, tanyakan data MBR, karena katanya fiktif, ini barang kan sudah selesai, kalau belum selesai tidak mungkin transferan dana itu cair di Kas Daerah,” Terangnya.

“Namanya hibah itu, setelah dikerjakan kembali di Kas Daerah selesai, kalau dia fiktif dimana fiktifnya,”. Tanya nya.

“Saya kan hanya melaksanakan pekerjaan, lalu Dinas Pendapatan (Dispenda) yang keluarkan uang nya, terus selanjutnya ditransfer dari Menteri Keuangan langsung masuk ke Kas Daerah,” Bebernya.

Soal pekerjaan SR, kata Plt Dirut PDAM, bahwa data yang dicatat oleh pihak PDAM semua bersumber dari setiap Kelurahan.

“Semua data di PDAM itu dari Lurah, setelah itu dicatat, kalau tidak sesuai peruntukan nya batal. Makanya BPKP itu berlapis, setiap datang pasti mereka selalu cek,” Imbuhnya.

Tak berselang lama, Plt Dirut PDAM pun ceritakan bagaimana pengalaman nya dengan pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dikatakan nya, pada biasanya kalau ada yang minta data PDAM itu, jika bukan pihak Inspektorat berarti dari BPKP, bukan dari BPK.

“Biasanya yang minta kalau bukan dari Inspektorat berarti dari BPKP, bukan BPK. Yang ditakutkan, setelah kita kasih data, terus pergi jual, nanti saya yang salah,” Terangnya.

Dana HAB ini, Kata Plt Dirut PDAM, bagi untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) beruapa SR gratis, sesuai peruntukan nya. Selanjut nya, bilamana hasil pengawasan BPKP setiap bulan itu di temukan data yang tidak sesuai, maka data itu batal, katanya.

“Berlapis itu pengawasan BPKP, setiap bulan datang, sementara konsultan nya itu datang dari Jakarta untuk lakukan review, kalau tidak sesuai batal,” Ungkapnya.

“Kota Baubau masih beruntung, sebutnya, kalau di Kabupaten Buton Selatan, sekitar 1000 yang batal, kalau untuk Baubau di hanya 16,” Tandasnya.

Kontributor : ATUL WOLIO

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here