Sekretaris Daerah Dr. Roni Muhtar, M.Pd. saat memberi penguatan materi pentingnya Pengawasan Pangan oleh Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan (POM).

Baubau, Koransultra.com – Hadapi perayaan Natal dan Tahun Baru 2020 (Nataru) Pemerintah Kota Baubau resmi selenggarakan rapat Kegiatan Intensifikasi Pengawasan Pangan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Dr Roni Muhtar MPd, di Ruang Rapat Kantor Wali Kota. Senin (25/12/2019).

Hal ini dimaksudkan, kualitas bahan pangan terjaga standarisasi mutu dan kesehatan nya. Seperti yang hendak dijual dibeberapa mini market, swalayan, hingga yang berada di pasar modern maupun pasar tradisional.

Begitu pentingnya ini, Pemkot pun libatkan langsung Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan (POM), guna melakukan Inspeksi Mendadak (Sida) di beberapa titik lokasi tempat perdagangan bahan pangan yang ada di Kota Baubau.

“Ini salah satu cara, bagaimana kita mengontrol, utama nya keamanan produk (pangan,red), agar apa yang akan di konsumsi masyarakat memiliki fungsi manfaat bagi kesehatan,” Terang Sekda sebelum memimpin langsung Sidak bersama Tim Koordinasi POM.

Kontrol Pemerintah ini, pun sebagai pesan edukasi kepada setiap pedagang bahan pangan yang ada di wilayah Kota Baubau. Terlebih sisi positif nya, yakni memastikan ketersediaan pangan, kemanfaatan nya, dan sisi kesehatan nya.

“Ini tentu masyarakat juga yang akan rasakan manfaatnya, baik itu mutu nya atau pun sisi kesehatan nya. Untuk itu kualitas pangan patut sesuai standar kelayakan nya,” Imbuhnya

Soal kelayakan ini, Kata Sekda, mulai dari masa kadaluarsa, kemudian bagaimana dengan kelayakan kemasan yang digunakan rusak atau tidak.

Suasana rapat Kegiatan Intensifikasi Pengawasan Pangan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Dr. Roni Muhtar, M.Pd.

Pemkot pun tidak mau main-main. pasalnya ada konsekuensi bila mana ditemukan pangan belum memenuhi syarat jual. Barang tersebut tidak boleh dipasarkan, selanjutnya di musnahkan melalui mekanisme Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

“Ini kan pesan edukasi, Jadi kita akan tempuh, agar mereka (pedagang,red) tidak memasarkan itu, lalu kemudian dimusnahkan, melalui mekanisme Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,” Tutupnya.

Kontributor: ATUL WOLIO

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here