Ilustrasi

Lasusua, Koransultra.com – Aktivitas perusahaan pertambangan di Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara (Sultra), kian marak terjadi. Diduga, sejumlah perusahaan tambang yang beroperasi tidak memiliki izin resmi namun tetap melakukan eksploitasi besar-besaran.

Puluhan hingga ratusan kali kapal tongkang milik perusahaan terus berlabuh di lautan Kolut. Hal ini merupakan fenomena yang sudah tak lazim lagi. Hampir tiap hari, mata masyarakat Kolut selalu disuguhi pemandangan kapal yang lalu lalang mengangkut ore nikel hasil jarahan perusahaan tersebut.

Ironisnya lagi, meski sudah tahunan beroperasi, namun tidak memberikan kontribusi pada Daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kolut, Ahdan mengakui hal itu. Menurutnya, sejak pengalihan izin tambang ke Provinsi pada tahun 2015 lalu, pihaknya tidak perna menarik retribusi pajak.

“Biar sepeserpun tidak ada retribusi yang masuk. Hanya tambang galian C yang kita pungut pajak,” kata Ahdan, beberapa waktu lalu.

Tidak adanya retribusi pajak yang dipungut bukan tanpa alasan, belum resminya izin yang dikeluarkan oleh perusahaan, membuat pihak Bappenda enggang menarik pajak. Padahal kata Ahdan, jika ini dilakukan, dana yang dapat dikumpulkan dari hasil pajak retribusi bisa mencapai ratusan juta dari para perusahaan.

Meski demikian lanjut Ahdan, pihanya tidak bisa berbuat banyak karena semua kewenangan ada pada pihak Provinsi.

“Kita tidak bisa pungut pajak kalau tidak resmi. Kami hanya berharap agar ini cepat diselesaikan jelas Ahdan,” tutup Ahdan.

Tanggapan Ketua DRPD Kolut

Ketua DPRD Kolut, Buhari mengaku sangat prihatin dengan kondisi pertambangan di Kolut. Selain dampak sosial, dampak lingkungan yang ditimbulkan cukup luar biasa. Apalagi kata Buhari, kontribusi yang diberikan untuk daerah sangat minim.

“Setahu kami, semenjak kewenangan pertambangan dialihkan ke Provinsi, kita tidak perna menerima PAD asli. Kalau dana bagi hasil kemungkinan ada,” kata Buhari, beberapa waktu lalu.

Pihak legislatif dan eksekutif Kolut sendiri lanjut Buhari, beberapa kali melakukan koordinasi dengan pihak ESDM Provinsi agar semua perusahaan tambang yang beroperasi ditata serta mengikuti aturan perundang-undangan.

Menurutnya, semenjak kewenangan izin pertambangan dialihkan ke Provinsi, Kabupaten tidak punya ruang yang luas menangani persoalan tambang. Hal ini membuat para perusahaan tersebut leluasa menggarap SDA bumi Patowonua.

“Saya menilai Pemda telah rugi dan tak berkutik dalam pesoalan tambang ini. Hasil bumi kita selalu dikuras tapi kontribusi minim. Apalagi ini (Tambang nikel) barang yang tidak dapat diperbaharui,” ujar Buhari.

“Makanya kami sangat sayangkan kenapa izin pertambangan dan kehutanan dialihkan ke Provinsi. Ada persoalan sedikit Pemda dan Dewan yang selalu menjadi sasaran demo,” sambung Buhari.

Untuk itu, Buhari meminta kepada pihak investor untuk saling terbuka dan melengkapi semua dokumen sesuai dengan aturan perundang-undangan. Baik dalam bidang pertambangan, lingkungan hidup dan tenaga kerja.

“Kami siap membantu aktivitas pertambangan ini. Jadi kalau ada keluhan dari masyarakat saya sudah mudah kita bertanya,” ucap Bahari.

Semua Perusahaan Tambang Disinyalir Ilegal

Sebelumnya, Bupati Kolut Nur Rahman Umar, mengungkapkan bahwa semua perusahaan tambang yang beroperasi disinyalir ilegal.

“Yang kami tahu ada sekitar 32 perusahaan tambang. Tapi yang saya ada sekitar 13 yang beroperasi,” kata Nur Rahman Umar.

Menurut Nur Rahman, para perusahaan yang beraktivitas belum perna menunjukkan bukti resmi berupa dokumen administrasi kepada Pemda.

“Kami perna meminta kepada perusahaan agar menunjukkan semua dokumen administrasinya. Namun sampai sekarang belum ada,” katanya.

Nur Rahman sendiri telah menyurat ke Gubernur Sultra, Ali Mazi untuk menindak lanjuti persoalan tambang tersebut.

Kontributor : Fyan

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here