Kepala Bidang Pelayanan Perizinan & Non Perizinan Wilayah II Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Agung Dwi Lesmono Sauala

Tirawuta, Koransultra.com – Masuknya Indomaret membuka usaha perdangan di Kolaka Timur, dinilai sudah sesuai prosedur dan mekanisme yang ditetapkan.

Hal ini, diaparkan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan & Non Perizinan Wilayah II Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Agung Dwi Lesmono Sauala, SSTP, Selasa (28/1).

Dijelaskan Agung, Izin Mendirikan Bangunan atau IMB untuk toko, Izin Lokasi yang tidak komintmen dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang menjadi izin mendasar dan harus dipenuhi setiap usaha seperti Indomaret ini, sudah dipenuhi perusahaan tersebut.

Lalu untuk izin usahanya atau SIUP, mereka masuk dalam izin usaha toko moderen, syaratnya adalah perencanaan kemitraan UMKM setempat, jadi Indomaret membuka ruang untuk UMKM yang ada, untuk masuk ke toko mereka.

“Bagaimana kontrol pemda, disinilah kelemahannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Teritegrasi Secara Elektronik, pemda tidak lagi punya kewenangan mengatur secara langsung. Dan, dalam pasaL 88 ayat (1) PP 24 ini disebutkan, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, menteri dan pimpinan lembaga menyusun dan menetapkan standar Perizinan Beruasaha di sektornya masing-masing sesuai ketentuan peraturan per undang-undangan. Lalu di Pasal 89 ayat (1) PP ini, di sebutkan, Dalam rangka pelaksanaan standar Perizinan berusaha sebagaimana dalam pasal 88, menteri, pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh peraturan dan/atau keputusan yang mengatur mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangannya, yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini” paparnya.

Sehingga daerah lanjut Agung, tidak bisa lagi mengatur terkait perijinan karena sudah diatur di peraturan menteri. Sehingga tidak ada lagi celah ketika usaha sudah memenuhi kriteria, ijin tidak akan terbit.

“Dimana Pemda memposisikan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di 2019 kemarin, sebenarnya puluhan gerai Indomaret akan masuk di Kolaka Timur diantaranya kan dibangun di Desa Tumbudadio, Putemata, Gunung Jaya, Kelurahan Ladongi Jaya dan di bagian Kecamatan Lambandia juga ada, sempat juga melirik di Sekitar Desa Matabondu, nah Pemda Koltim melalui Dinas DPM PTSP, terus membangun komunikasi walaupun itu terlarang karena DPM PTSP dengan pelaku usaha tidak bisa face to face lagi, karena berbenturan dengan sistem, namun ini yang kami tetap lakukan,’’ akunya.

Dengan langkah-langkah yang mereka lakukan ini kata Agung, dari rencana puluhan toko Indomaret ini, tersisa tiga toko saja yang masuk, lagi-lagi ini semua sebagai wujud kepedulian Pemda Koltim terhadap UMKM, dimana ada komunikasi untuk pencegahan, meski sebenarnya keberadaan Indomaret juga menyerap tenaga kerja lokal.

Soal izin pemanfaatan ruang kata dia, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sangat penting bagi daerah. Langkah-langkah yang mereka ambil sesuai dengan Peraturan Menteria Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2016 tentang IMB. Dalam pasal 26 ayat (3) dijelaskan, bagi daerah yang belum memiliki RTRW kabupaten/kota, dan/ atau RDTR/Penetapan Zonasi kabupaten/kota dan/atau RTBL, pemerintah daerah menerbitkan IMB yang berlaku sementara. Lalu, ayat (4) Pasal 26 dijelaskan, IMB yang berlaku sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan di ayat (5) pasal 26 ini dijelaskan, apabila RTRW kabupaten/kota , dan/atau RDTR/penerapan zonasi kabupaten/kota , dan/atau RTBL untuk lokasi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, fungsi bangunan gedung yang tidak sesuai dengan RTRW kabupaten/kota, dan/ atau RDTR/Penetapan Zonasi kabupaten/kota dan/atau RTBL, yang telah ditetapkan dilakukan penyesuaian paling lama lima tahun, kecuali untuk rumah tinggal tunggal paling lama 10 tahun, sejak pemberitahuan penetapan RTRW oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung.

“Fungsi DPM PTSP, kami koordinasi dengan Bappeda, sehingga kami pastikan bahwa IMB yang dikeluarkan sudah masuk pola ruang RTRW, makanya katika nanti menjadi perda sudah sesuai, IMB yang dikeluarkan tidak melanggar pola ruang perencanaan tata ruang. Makanya setiap penerbitan IMB, ada rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum, yang akan menjadi pegangan kami nantinya. Sampai hari ini, semua izin yang PTSP keluarkan, berdasarkan peta RTRW dan pola ruang pemukiman sudah sesuai,” tutupnya.

Kontributor: Azril

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here