Kolaka, Koransultra.com – Ketua Komisi ll DPRD Kolaka menegaskan, jika DPRD tidak anti investasi kalau bertujuan untuk kesejahtraan masyarakat dan kemajuan daerah. Hal tersebut di ungkapkan pada Rapat Dengar Pendapat bersama sejumlah Kepala SKPD dan manajemen alfamidi diruang Komisi ll DPRD, senin ( 17/2/20).

Menurutnya rencana Pemerintah Daerah menerima alfamidi untuk berinvestasi di Kabupaten Kolaka tidak menjadi suatu permasalahan, akan tetapi perlu dilakukan kajian agar tidak merugikan para pelaku usaha mikro demi kesejahtraan masyarakat Kolaka.

“Kami selaku fungsi pengawasan, tentunya harus mengetahui rencana keberadaan alfamidi di Kolaka, agar dapat di ketahui program kerja alfamidi merugikan pedagan kecil atau tidak, sudah banyak keluhan yang kami terima terhadap rencana keberadaan alfamidi di kolaka,” ujar Asmani.

Lanjut Asmani, menyoroti rencana alfamidi di Kolaka, tidak ada kepengtingan lain selain untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Olehnya itu, sebelum melakukan aktivitas alfamidi di Kolaka, yang perlu di perhatikan adalah kondisi pelaku usaha mikro dan pasar tradisional sebagaimana yang disebutkan pada Peraruran Menteri Perdaganagan No.53 Tahun 2008 pasal 3 ayat 9.

Melihat draf MoU yang telah di buat Pemda bersama pihak alfamidi, Ketua Komisi ll DPRD Kolaka Asmani Arif menegaskan, sebelum dilakukan penandatangan MoU, ada dua poin yang harus di perhatikan, yakni dengan menggelar rapat antara Pemda, pihak alfamidi bersama pelaku usaha kecil dengan melibatkan pihak DPRD.

“Kami meminta sebelum di taken MoU tersebut, sebaiknya dilakukan rapat dulu bersama pelaku usaha mikro serta memasukkan Poin sanksi dalam MoU tersebut, agar dasar pemberian sanksi jika terjadi wanprestasi,” Tegas Asmani Arif.

Sementara itu, manejemen alfamidi, Pandi setiawan menjelaskan jika pihaknya akan memperhatikan pelaku usaha mikro dengan melakukan kerjasama serta akan melakukan penjualan produk lebih mahal dibanding yang ada di alfamidi.

“Kami manajemen alfamidi akan melakukan kerjasama dengan UKM, ketika UKM melakukan pembelanjaan, harga yang kami berikan di bawah harga eceran, serta dapat menjualnya kembali di bawah harga yang kami pasarkan kepada konsumen. Tidak hanya itu, kami akan mengantarkan pesanan barang kepada UKM agar lebih menghemat biaya operasional bagi para UKM tersebut,” jelas Pandi.

Pandi menambahkan, terkait jarak antara alfamidi dengan pasar tradisional, pihaknya akan menggunakan aturan umum dengan jarak 500 meter.

“Pada dasarnya kehadiran kami hadir di Kabupaten Kolaka, akan berkomitmen pada aturan yang di tetapkan Pemerintah Daerah serta akan memberikan dampat positif bagi Daerah Kolaka, khususnya dalam perekrutan tenaga kerja,” tuturnya

Kontributor : Andi Hendra

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here