Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Baubau, Yulia Widiarti, ST. M.Si.

Baubau, Koransultra.com – Pertama kalinya Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Baubau terapkan sanksi berupa denda sebesar Rp 10 ribu per hari bagi penunggak iuran, khususnya kepada setiap warga penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Kotamara sejak Januari 2020.

Pertama kalinya diterapkannya kebijakan ini, sesuai Peraturan Wali Kota (Perwali) Baubau Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Rusunawa.

Saat ditemui Wartawan Koransultra.com diruangannya, (24/02/2020). Kepala DPKP Kota Baubau, Yulia Widiarti, ST. M.Si, membenarkan kebijakan itu.

Sanksi ini berlaku, mana kala terjadi keterlambatan pembayaran iuran sesuai tanggal yang telah dicantumkan. Untuk sanksi nya, berupa denda sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah) per hari. Selanjutnya, jika sampai dengan tanggal 30 bulan berjalan, penunggakkan juga belum terselesaikan, maka berlaku sanksi pemutusan listrik sementara, hingga tunggakan iuran diselesaikan.

Hadirnya kebijakan ini, maka setiap warga Rusunawa Kotamara, diwajibkan pembayaran iuran per bulan tepat waktu, terhitung mulai tanggal 5 (lima) s/d tanggal 25 bulan berikutnya. Itu disebabkan, pembayaran pemakaian sarana air bersih dan listrik dibayar setiap tanggal 5 s/d tanggal 20 setiap bulannya.

Bila melihat kondisi sebelumnya, Kata Kadis, kalau pihaknya sudah sering melakukan peringatan kepada setiap penghuni Rusunawa Kotamara, melihat itu, masih saja muncul ketidaksadaran untuk menyanggupi kewajibannya.

“Sementara pembayaran listrik dan air itu kan harus setiap bulan, jadi siapa yang mau tutupi,” Ungkapnya.

Sambungnya, “ini hanya sebagai efek jera, bukan masalah uangnya, cuman bagaimana kita memberikan kedisiplinan, begitu,”.

Lebih jauh, penjelasan Kadis, jika masa berlaku sanksi ini belum ada limit waktu. Dirinya pun tidak memiliki niatan apa-apa, hanya karena mengingat para pengelola Rusun saja, karena setiap penagihan selalunya hanya dijanji. Kadis menilai, jika iuran selalu tertunggak maka berefek beban pada Dinas PKP.

Untuk diketahui, sampai dengan saat ini, Dinas PKP masih bersifat pengawasan, jadi terkait pemeliharaan gedung Rusunawa, Dinas belum dapat turun tangan, sebab regulasi Rusunawa sementara proses perampungan.

“Untuk UPTD nya, kita rencanakan tahun ini kita bentuk. Kalau iurannya itu sudah masuk ke Kas Daerah, nah nanti biaya perawatan tentu Pemerintah pelan-pelan akan anggarkan,” Imbuhnya.

“Seperti tahun ini, kita sudah keluarkan anggaran untuk merubah alat listrik ke prabayar,” Pungkasnya.

Kebijakan mutlak ini, pun tidak lain bertujuan agar terbangunnya keefektifan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dikabarkan pula, kedepan setiap Rusunawa rencay sudah akan dikelola langsung oleh Perumda.

Kontributor : ATUL WOLIO

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here