Proses hearing, antara massa aksi KPK Buton dengan pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Baubau

Baubau, Koransultra.com – Diduga melakukan Pungutan Liar (Pungli), Pt. ASDP dan UPTD Pelabuhan Ferry Kota Baubau di demo massa aksi dari Koalisi Pemuda Kepulauan (KPK) Buton yang dipimpin Mursid Sikancil, pada Senin (09/03/2020).

Praktek Pungli ini, Kata Mursid, difaktorkan pihak penyelenggara (UPTD), setiap penarikan (memungut,red) biaya penimbangan kendaraan bermuatan, mulai dari golongan IV (Jeep, Sedan, Pick Up) golongan V (Truk sedang), golongan VI (Truk besar), golongan VII (Tronton 10), tidak berdasarkan (melalui,red) alat timbangan kendaraan.

“Mereka tidak lagi pakai alat timbangan, jadi hanya menebak-nebak saja begitu,” Ungkap Mursid kepada wartawan disalah satu Warkop di Kota Baubau. (09/03/2020).

Dalam pernyataan aksi KPK Buton, tindakan ASDP dan UPTD Pelabuhan Ferry, bertentangan dengan regulasi Peraturan Perundang-undangan. Yaitu, UU No 33 tahun 1964 tentang ‘Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang’, Permenhub RI No. PM 80 tahun 2015, Perda No 7 tahun 2017 dan pasal 3 Pergub Sultra No 64 tahun 2017 tentang ‘Tarif Angkutan Penyeberangan’.

Sambungnya, “Biaya yang mereka mintai itu, Rp 8 ribu Per Ton, setiap kendaraan yang bermuatan. Artinya ini sudah kategori Pungli,” Kata dia.

Massa dari KPK Buton terlihat sedang hearing bersama pihak penyelenggara Pelabuhan Ferry Kota Baubau

Saat itu, masa pun sempat aksi demo di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Baubau, guna meminta Dishub agar mengusut dugaan tersebut, sekaligus memfasilitasi pertemuan antara massa dengan pihak Pt. ASDP dan UPTD Pelabuhan Ferry.

Saat di Dishub Kota Baubau, Ketua KPK Buton menuturkan, Kita langsung di hearing, namun mereka tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan pelabuhan Ferry itu.

“Itu kewenangannya Dinas Perhubungan Provinsi Sultra,” Ujar Mursid kutip keterangan Kadishub di kantornya.

Mursid yang juga seorang Mahasiswa Fakultas Hukum Unismuh Buton ini, pun sesalkan saat aksi itu, massa tidak dipertemukan dengan Kepala UPTD Pelabuhan Ferry Baubau.

Cukup jelas, kata Mursid, pasal 3 Pergub No 64/2017 itu, masuk Tindak Pidana (TP) pasal 423 dan 425 KUHP, yang dirujuk kedalam pasal 12 UU No.31 tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sesuai perumusan ulang pada UU No.20 tahun 2001 tentang Tipikor, oknum pelaku terancam pidana penjara selama-lamanya enam (6) tahun.

Rencananya, KPK Buton, bakal segera adukan oknum yang diduga terlibat ke pihak Kepolisian, Sat Reskrim Polres Kota Baubau, yakni diantaranya Pimpinan ASDP Cabang Kota Baubau dan Kepala UPTD Pelabuhan Ferry .

“Dalam waktu dekat ini, kami akan masukan, surat laporan ke Kepolisian Polres Baubau,” Pungkasnya.

Kontributor : ATUL WOLIO

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here