H.Ardin saat menerima kunjungan silaturahmi dari perwakilan Kepala Desa

Unaaha, koransultra.com– Ketua DPRD Konawe, H.Ardin, memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah atas dibukanya blokir Dana Desa di 52 desa oleh Kementrian keuangan RI .

Saat dijumpai awak media, Ardin mengatakan pembukaan blokir Dana Desa adalah salah satu bentuk sinergi yang selama ini terbangun antara pemerintah daerah dan DPRD Konawe dibawah kepemimpinan KSK-GTS selaku pimpinan daerah untuk menuntaskan persoalan desa yang dialami pemerintah selama ini.

“Kita bisa menuntaskan persoalan ini dengan lahirnya konsep perda nomor 4 tahun 2020 kemarin yang diberikan legal standing sebagai syarat formal kepada 291 desa yang resmi,”kata Ardin, Jumat 12 Maret 2020.

Menurut Ardin, terkait persoalan 52 desa tidak lepas dari perjalanan kabupaten Konawe sebagai kabupaten induk yang memekarkan beberapa kabupaten, diantaranya Konawe Utara dan Konawe selatan, Konawe kepulauan termasuk kota kendari dan perpindahan kantor pemerintahan kala itu memungkinkan dokumen dan arsip pembentukan wilayah di kabupaten konawe banyak yang hilang dan tercecer.

Sehingga, lanjut Ardin antara Pemerintah dan DPR Konawe melalui arahan menteri dalam negeri dan Provinsi Sultra menyatukan pandangan untuk melahirkan perda nomor 4 tahun 2020 tentang penataan desa sebagai legal standing dan syarat formil 291 desa yang resmi termasuk didalamnya 52 desa.

” Ini bukti kerja-kerja nyata dari KSK-GTS dan DPRD Konawe, sinergistas sudah kita buktikan dengan lahirkan Perda nomor 4 tahun 2020 dan blokir DD 52 desa telah dibuka”pungkasnya.

Kontributor : Nasruddin

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here