Unaaha,koransultra.com- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe DR. Ardin, bersama anggota komisi II DPRD Konawe, belum lama ini, lakukan kunker di areal pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit, milik PT Tani Prima Makmur.

Kunjungan Ardin, bersama Gamus, Samiri, dan Sudirman didampingi oleh pihak kepolisian Polres Konawe, serta pemerintah Kecamatan Anggaberi.

Kata Ardin, kehadiran PT Tani Prima Makmur (TPM) di Konawe, sangat menguntungkan bagi masyarakat Konawe itu sendiri, pasalnya dilihat dari besarnya jumlah tenaga kerja lokal yang direkrut oleh PT TPM itu, menjadi salah satu point perusahaan kelapa sawit yang berada di kecamatan Anggaberi perlu mendapat dukungan dari semua pihak.

Lanjut Ardin, PT Tani Prima Makmur sendiri, telah berkonsentrasi sejak 13 tahun dan saat ini perusahaan kelapa sawit tersebut, tengah melakukan satu pembangunan pabrik tempat pengolahan kelapa sawit, dikelurahan andabia, kecamatan Anggaberi, untuk itu sebagai ketua DPRD Konawe, dirinya sangat mendukung keberadaan serta pembangunan pabrik tersebut.

“Jika dalam melakuklan aktifitasnya, terjadi pelanggaran regulasi, sebagai ketua DPRD saya menyarankan segera dilakukan pembenahan jangan dibiarkan dan dilanggar, namun jika tidak ada pelanggaran regulasi silahkan dijalankan aktifitasnya sebagaimana biasanya,” katanya.

Olehnya dikatakan, agar semua elemen baik itu pemerintah, pengusaha, DPRD dan rakyat dapat bersinergi bagaimana bangsa dan negra bisa maju sehinga muaranya tercipta sebagaimana dalam konstitusi yang disebut dengan sejahtera. Sehingga kehadiran TPM sebagai pengembangan potensi negara.

“Jadi tanah negara yang ada di Anggaberi ini untuk bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat khususnya masyarakat Konawe. Sebagai negara hukum segala sesuatunya diatur dengan aturan main” kata Dr. Ardin.

Perusahaan, lanjutnya, dalam melakukan aktifitas jangan mengabaikan pendekatan kemanan karena hal itu sangat penting, karena tidak bisa berivestasi jika tidak aman. Jadi jika ada riak- riak dari masyarakat semuanya harus diskusikan dengan semua komponen untuk mencari jalan terbaik sebagaimana konsep Pancasila.

“Jika ada pencemaran kan ada BLH, dan saya kira mereka profesional untuk menjelaskan kalau itu ada pencemaran, termasuk urusan jalan jika ada kesalahan nanti hadirkan juga Dinas PU, jika ada kesalahan kita dudukan bersama sehingga tidak mengorbankan kepentingan masyarakat dan kita ingin rasionalitas dalam diskusi” Jelasnya.

Sementara itu direktur Utama (Dirut) Operasional PT.TPM Mei Ekaminsa, didampingi Manager Legal PT TPM, Firman Haris Ginting, mengungkapkan, keberadaan PT. TPM di Kabupaten Konawe sejak tahun 2008, lebih kurang sudah 13 tahun, dengan izin usaha perkebunan nomor 530 tahun 2010.

“saat ini kami telah menanam 6.492 Ha dan areal siap dibuka seluas 403 ha. dari luasan 6.492 ha, di dalamnya areal kemitraan seluas 2.819 ha atau 43 persen dengan anggota kemitraan sebanyak 1.462 orang melalui wadah Koperasi. anggota kemitraan bagi hasil dari tahun 2016” rincinya.

Lanjutnya, pihaknya terus berupaya untuk melakukan pengembangan sampai 10.000 Ha, di mana sat ini pihaknya telah memiliki hak Guna Usaha (HGU) seluas 5. 348 Ha.

Kontributor : Nasruddin

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here