Unaaha, Koransultra.com – Minimnya sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Konawe menjadi tantangan sendiri bagi Hj. Sarnina Yusrin Usbar (SYU) yang baru saja terpilih dan dilantik menjadi Ketua PMI Kabupaten Konawe pada Minggu (11/5/2025).
Mulai dari fasilitas gedung, dinding yang retak, plapond kantor yang sudah usang dimakan usia, perlengkapan Kantor, alat donor darah hingga kondisi mobil operasional yang dimiliki terlihat cukup memprihatinkan.
Bukan hal yang mudah bagi SYU selaku Ketua PMI Konawe yang baru ini, minimnya sarana dan prasarana yang ditinggalkan pendahulunya menjadi tantangannya dalam menggelorakan organisasi yang bertugas membantu pemerintah Indonesia di bidang sosial kemanusiaan terutama tugas-tugas kepalangmerahan, ditambah lagi Kabupaten Konawe ini memiliki geografis wilayah yang cukup luas dengan jumlah 18 Kecamatan dan 341 Desa/Kelurahan.
Ketua PMI Konawe, Hj. Sarnina Yusrin Usbar mengungkapkan bahwa keterbatasan Pasilitas Gedung, Sarana dan Prasarana, Perelengkapan kantor, armada ambulans dan alat donor darah menjadi masalah utama yang dihadapi yang dihadapinya saat ini, “kami hanya memiliki satu unit mobil operasional yang kondisinya sudah cukup tua. Untuk kegiatan donor darah, alat yang tersedia juga sangat terbatas dan perlu peremajaan,” katanya dalam rilis yang diterima koransultra.com Rabu 21/05/2025.
Kondisi memprihatinkan ini menarik perhatian salah satu pengamat sosial, Dr. Hendra Malik, dirinya menilai bahwa keberadaan PMI sangat vital dalam sistem penanggulangan bencana nasional. “Sayangnya, peran PMI sering kali tidak diimbangi dengan dukungan anggaran dan fasilitas. Padahal, mereka adalah ujung tombak dalam pelayanan kemanusiaan di banyak daerah,” ujarnya.
“Kondisi ini tidak hanya terjadi di Konawe. di beberapa kabupaten lain di Sulawesi Tenggara, bahkan PMI tidak memiliki kantor tetap dan harus menumpang di bangunan milik instansi lain. Hal ini menyulitkan koordinasi saat terjadi kondisi darurat, seperti banjir, gempa bumi, atau kecelakaan massal.” Tambahnya.
Dikatakannya, PMI masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari minimnya fasilitas, kurangnya dukungan dana, hingga kurangnya perhatian dari pemerintah daerah. “Banyak kantor PMI di daerah yang belum memiliki ambulans, laboratorium darah yang layak, atau bahkan gedung operasional sendiri. Padahal, ketika bencana seperti banjir, gempa, atau kebakaran terjadi, PMI sering kali menjadi pihak pertama yang bergerak.” lanjutnya.
“Untuk mengatasi hal ini, sebaiknya PMI Provinsi Sulawesi Tenggara mengajukan proposal bantuan kepada pemerintah pusat atau membuka peluang kerja sama dengan lembaga donor dan sektor swasta.” Pungkasnya.
Laporan: Andriansyah
