JAKARTA, Koransultra.com – Wakil Bupati Konawe, H. Syamsul Ibrahim hadiri Workshop Penguatan Pengelolaan Sawit Daerah yang digelar Asosiasi Kabupaten Penghasil Kelapa Sawit Indonesia (AKPSI) dengan mengusung tema “AKPSI dan Sawit EXPO, Sawit Untuk Rakyat”, kegiatan tersebut dihadiri para bupati dari berbagai daerah penghasil kelapa sawit di Indonesia. Workshop dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Jenderal Komjen Pol (Purn) Dr. Akhmad Wiyagus, S.I.K., M.Si., M.M., bertempat di Hotel Bidakata Jakarta, pada Selasa (7/7/2026).
Dalam forum tersebut, para kepala daerah merumuskan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah pusat untuk memperkuat tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Salah satu poin utama adalah perlunya regulasi yang memberikan manfaat langsung kepada daerah penghasil melalui skema bagi hasil dari keuntungan produksi sawit.
Wabup Konawe, H. Syamsul Ibrahim mengatakan daerah penghasil selama ini memiliki kontribusi besar terhadap industri kelapa sawit nasional. Karena itu, diharapkan usulan yang dirumuskan ini dapat terwujud dan memberikan porsi bagi hasil kepada kabupaten penghasil agar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Harapan kami, pemerintah pusat dapat mengeluarkan regulasi sehingga setiap hasil produksi sawit memberikan kontribusi kepada kabupaten penghasil. Dengan begitu, daerah yang menjadi sentra produksi juga merasakan manfaat ekonomi secara langsung,” ujar Mantan Legislator DPRD Sultra tiga periode ini.
Ia menjelaskan, di Sulawesi Tenggara terdapat empat kabupaten penghasil sawit, yakni Konawe, Konawe Selatan, Kolaka, dan Bombana. Daerah-daerah tersebut dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung peningkatan produksi kelapa sawit nasional.
Selain itu, Wabup Konawe menyebut harga tandan buah segar (TBS) sawit saat ini berada di kisaran Rp3.600 per kilogram. Harga tersebut diharapkan tetap terjaga seiring meningkatnya kebutuhan sawit sebagai bahan baku program B50 yang tengah didorong pemerintah.
Menurutnya, pengembangan biodiesel berbasis sawit merupakan langkah strategis pemerintah pusat dalam mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
“Kita mendukung program pemerintah menuju B50. Bahan bakunya berasal dari sawit sehingga pengembangan perkebunan harus terus didorong. Dengan begitu, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM dan meningkatkan produksi energi dalam negeri,” katanya.
Tak hanya membahas regulasi, Wabup Konawe juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur penunjang kawasan perkebunan sawit. DIantaranya dia berharap PT UAM dapat membangun Jembatan Bailey yang menghubungkan wilayah Angata dengan Konawe Selatan.
Menurutnya, apabila akses tersebut terwujud, distribusi hasil perkebunan akan menjadi lebih efisien. Petani sawit di wilayah Angata dan sekitarnya akan lebih mudah menjual hasil panennya ke arah Besulutu dibandingkan harus mengangkutnya menuju pabrik lain yang jaraknya cukup jauh. Tuturnya
Workshop AKPSI juga menghasilkan lima langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan sawit daerah. Langkah tersebut meliputi sinkronisasi kebijakan daerah dengan pemerintah pusat, peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan penerapan teknologi, pengembangan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, penguatan kolaborasi antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala agar program pengelolaan sawit berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Melalui berbagai rekomendasi tersebut, pemerintah daerah berharap sektor kelapa sawit tidak hanya menjadi penopang perekonomian nasional, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah penghasil dan masyarakat di sekitar kawasan perkebunan.” Pungkasnya
Laporan: Redaksi
