ANDOOLO, KORANSULTRA.COM – Sekitar 169 perawat honorer di Konawe Selatan (Konsel) lakukan mogok kerja. Aksi itu mereka menamakan diri dari Gerakan Nasional Perawat Honorer Indonesia (GNPHI) Konsel, menolak untuk masuk kerja sejak, Selasa (3/10/17) secara masal.
Seperti di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan sejumlah puskesmas yang berada di Konsel, dari pantauan awak media, aktifitas para petugas perawat honorer memang tidak terlihat, meski demikian kegiatan pelayanan terhadap pasien masih tetap berjaalan.
GNPHI yang melakukan mogok kerja kali itu, merupakan buntut dari tidak terpenuhinya hak-hak yang mereka perjuangkan selamah ini dalam bekerja pada satu instansi pemerintah, seperti taraf kesejahteraan perawat honorer yang dianggapnya selamah ini tidak terpenuhi.
Sementara mengenai ketenaga kerjaan telah jelas di atur dalam pasal 88 UU NO 13 Tahun 2003. Untuk itu tuntutan (perawat honorer red) tersebut memintah agar diberikan upah yang layak sesuai standard UMR atau UMK, sesuai rujukan dari Undang-undang.
“Aksi ini tidak hanya di konsel saja, namun ada di beberapa daerah lain seperti, kota kendari, Buton, Kolaka utara, konawe utara dan konsel. Aksi ini terjadi karena beberapa pengurus DPD PPNI kami telah berulang kali menyampaikan kepada pemerintah daerah, akan tetapi tidak mendapatkan respon,” ujar Herianto, S. KM ketua DPW PPNI Sultra saat ditemui di andoolo, Rabu (4/10/17).
Herianto, mengatakan kami mengetahui tugas kami merupakan tugas sosial sebagai tenaga perawat, akan tetapi tugas kami sangatlah penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pasien. Sehingga kami, hanya ingin menuntut kebutuhan kami yang tidak berbanding lurus dengan apa yang didapatkan.
“Masuk akal tidak, kami itu di gaji hanya Rp. 100.000 sampai Rp. 750.000 per bulanya sementara beban tugas kami amatlah penting, inilah yang sangat di sayangkan,” tuturnya.
Ketua DPD PPNI kabupaten konsel, Slamet subur, S.Kep mengatakan hal yang sama terkait tuntutan perawan honorer yang tergabung dalam GNPHI. Menurutnya, upah yang di berikan RSUD dan puskesmas sangat tidak layak sesuai dengan keahlian mereka sebagai profesi perawat, sehingga pihaknya perna melakukan pertemuan dengan pemerintah setempat namaun, hingga saat ini tidak mendapatkan kejelasan.
“Saya yakin aksi mogok ini, aktifitas pelayanan khususnya di puskesmas pasti lumpuh, contohnya seperti di puskesmas atari jaya pagi tadi tidak ada pelayanan, karena petugas PNS sedang melakukan tugas lapangan. Jika tuntutan kami tidak di dengarkan, mogok ini masih akan berlangsung, dan senin depan kami juga akan melakukan RDP bersama anggota DPRD konsel” pungkasnya.
