Buton Selatan, Koran Sultra – Deklarasi ganti Bupati Buton Selatan yang dilakukan oleh sejumlah elit partai politik di Malino, Sulawesi Selatan belum lama ini diantaranya partai Golkar, Demokrat, Hanura, Nasdem, dan PKB menuai reaksi. Sorotan ini datang dari Divisi Advokasi Pusat Studi Hukum dan Demokrasi (PSHD) Sultra, Marsin.

Pria yang biasa disapa Moko yang juga mantan Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam menilai deklarasi tersebut perlu diliat lebih jauh ” Parpol yang menggagas deklarasi itu barangkali tidak punya prestasi apa-apa sebagai jualan menghadapi pilcaleg 2019 sehingga yang dilakukan hanya membicarakan soal pergantian kekuasaan yang waktunya masih lama,” Katanya pada awak media baru baru ini.

IKLAN KPU

Dikatakannya, pemerintahan daerah definitif baru berjalan satu tahun, kemundian bermunculan parpol mendeklarasikan ganti Bupati, ini menandakan skema baru dalam partai poltik.

“Mungkin saja karena mau pilcaleg tahun 2019 dan partai-partai itu minim prestasi, mereka lalu bikin deklarasi-deklarasian. Tapi sayangnya selain prematur, deklarasi ini tidak mendidik masyarakat dengan baik,” tegasnya.

Dirinya berharap Masyarakat untuk lebih cermat dalam menentukan pilihan dalam memilih parpol serta calon anggota legislatif yang berkualitas. Sebab baik buruknya daerah ini bergantung pada pilihan politik masyarakat juga. Katanya

“Deklarasi ini akan kita catat sebagai pendidikan politik yang buruk untuk masyarakat. Olehnya itu saya mengajak segenap masyarakat Buton Selatan untuk mengingat kejadian ini sebagai bahan evaluasi dalam menentukan partai politik maupun calon anggota legislatif dimasa yang akan datang,” tutupnya

KONTRIBUTOR : MUHLIS

EDITOR : HAYUN BENSAR

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here