Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Muna, Ari Asis

Raha, Koransultra.com – Minimnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna, membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengajukan penawaran pinjaman di sejumlah perbankan di luar Provinsi Sulawesi Tenggara.

Setidaknya, Pemkab Muna pernah mengajukan penawaran pinjaman dana senilai Rp 100 milyar, pada Bank Pemerintah Daerah (BPD) Jawa Tengah (Jateng), sayangnya Bank tersebut menolak untuk kerja sama pada Pemkab tersebut. Hal itu disebabkan Pemkab Muna hanya mampu meminjam dana dengan estimasi pengembalian lima tahun. Sementara BPD Jateng hanya mau memberikan dengan syarat interval waktu tiga tahun saja.

Kendati, Pemkab Muna tidak putus asa. Kabarnya, Pemkab tersebut kembali mengajukan penawaran pinjaman dana pada tiga Bank di pulau Jawa. Bank yang saat ini menjadi target Pemkab Muna yaitu Bank BPD Jogja, BPD Banten kemudian Bank BPD Jateng.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Muna, Ari Asis membenarkan terkait niat Pemkab Muna, yang saat ini tengah mengajukan penawaran pinjaman dana pada tiga Bank di pulau Jawa.

IKLAN KPU

Dikatakan Ari, penawaran pinjaman dana Pemkab Muna difasilitasi langsung oleh BPD Sultra.

“Bank BPD Sultra sudah loby di tiga Bank. Bank yang dituju siap memberikan pinjaman kepada Pemkab Muna. Kita tinggal menunggu dari BPD Sultra, Bank mana saja yang meberikan pinjaman pada Pemkab Muna dari tiga Bank yang diajukan,” katanya.

Lebih lanjut Ari mengatakan, bahwa dana yang dipinjamkan ke Pemkab Muna bertujuan untuk pembangunan infrastruktur, air bersih, RSUD serta pembangunan gedung pasar.

“Kita akan gelar ekpose dari awal lagi ke DPRD terkait pinjaman Rp100 M, yang diajukan untuk pengunaan anggaran tahun 2019,” ujar mantan Sekwan DPRD Muna di ruang kerjanya, Rabu 12 Desember 2018.

Sementara itu penolakan pinjaman dana dari BPD Jateng, diketahui saat rapat banggar di DPRD. Kendati Kepala BPKD Muna membantah adanya penolakan pinjaman dana dari BPD Jateng. Menurut Ari, kata tolak sebenarnya tidak pas, atau keliru.

“Sebetulnya keliru kalau bilang ditolak, sebab semua izin prinsip sudah kita kantongi baik dari Mendagri maupun dari Kemenkeu RI. Ini bukan ditolak, tapi batal. Ini dikarenakan syarat yang berbeda,” katanya.

Untuk diketahui, Pemkab Muna mengajukan permohonan pinjaman dana, mengingat minimnya angggaran APBD Muna yang hanya berkisar Rp1, 2 Triliun. Dana tersebut dianggap sangat kurang untuk menunjang pembangunan sejumlah infrastruktur di Muna.

Kontributor: Bensar

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here