BKDD Baubau Didemo, Massa Minta ASN Mantan Napi Korupsi Dicopot

Baubau, Koransultra.com – Sejumlah massa yang tergabung dalam LSM Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barakati), menggelar unjuk rasa di Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kota Baubau, Provinsi Sultra.

Massa menuntut Kepada BKDD Asmaun, untuk segera mencopot Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus mantan Narapidana kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Tidak ada maaf bagi ASN yang Korupsi,” ujar Korlap massa Safitra, Kamis (3/1/2019).

Ia Menyatakan, ASN yang perna terlibat Korupsi harus segera dicopot. Sebab, hal tersebut dapat mempengaruhi masalah administrasi jabatan serta merugikan keuangan Negara.

IKLAN KPU
BKDD Baubau Didemo, Massa Minta ASN Mantan Napi Korupsi Dicopot

“Karna para ASN yang telah divonis terkait kasus korupsi itu masih di gaji,” katanya.

Lebih lanjut dia, aksi ini dilakukan sebagai tindak lanjut Wali Kota Baubau terkait penegakan Hukum Tipikor kepada ASN yang masih ada didalam lingkup birokrasi pemerintah Kota Baubau.

Sebab, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo No:180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 10 September 2018 yang ditujukan kepada Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia. Dimana isi dalam SE tersebut menegaskan agar para ASN yang terlibat Korupsi diberhentikan secara tidak hormat.

“Saya kira sudah jelas permintaan dari Mendagri. Dan ini juga sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht),” jelasnya.

Dia menambahkan, sampai sejauh ini pihak pemerintah Kota Baubau, belum melakukan tindakan apapun untuk mengevaluasi seluruh ASN yang berada di Wilayah pertanggung jawabanya. Meski ketentuan pemberhentian ASN sudah ada sejak lama.

“Korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasanya harus dilakukan secara luar biasa dan sanksi tegas bagi yang melakukanya, khususnya dalam hal ini ASN untuk memberikan Efek jera,” pungkasnya.

Menanggapi aksi tersebut, Kepala BKDD, H. Asmaun mengatakan terkait SE Mendagri, menurutnya surat edaran itu masih bersifat umum. Sebab jauh sebelumnya, pihaknya sudah memperhatikan terutama kepada pimpinan.

“BKDD Baubau sudah bersurat ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), guna memperoleh informasi detail dan lebih rinci sebab adanya berbagai macam karakter,” katanya.

“Ini sudah menjadi perhatian kami, kami benar-benar sudah menyurat ke BKN, menyampaikan karakter dari berbagai macam persoalan, yang terkena kasus Tipikor ini kan ada macam-macam karakternya. Kita menunggu secara rinci dan detail balasan dari BKN, sehingga saat pimpinan mengambil keputusan sudah tidak salah lagi,” sambung Plt Dinsos kota Baubau ini.

Kontributor : Muhlis

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here