PAN Busel Merosot, Ini Jawaban DPD Busel

Busel, Koransultra.com – Kurun waktu 5 (lima) tahun Kabupaten Buton Selatan (Busel) berjalan banyak menuai polemik, maraknya kekrisuhan dimasyarakat dengan berbagai macam problema, bahkan sampai dengan penyalahgunaan narkotika (Narkoba) oleh salah seorang oknum dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Busel.

Diketahui, Senin 14 Januari 2019 Pergerakan Pemuda Pengawal Kebijakan Publik Buton Selatan (PPKB Busel) mengibarkan bendera aksinya didepan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Buton Selatan (DPRD Busel) yang menuai aspirasi masyarakat busel yang menginginkan wakil rakyatnya bersih dan bukan sebagai
pengguna Narkotika (Narkoba).

Diwaktu lain, Ketua DPD-PAN Busel Sofyan Kaepa SH saat di konfirmasi wartawan via telepon (20:30 Wita) mengatakan, Seharusnya kader terbaik harus menyayangi partai, amanat partai harus dijalankan, jelek-jeleknya partai kader partai sudah ikut merasakan besar kecilnya, kalau kita mencoreng nama partai tentu punya konsekuensi sebab nama partai itu besar.

Dinamika politik, PAN mengamanahkah setiap kadernya untuk terhindar dari perbuatan teroris, narkoba dan korupsi yang dilarang oleh Negara, menurutnya, sebagai ketua DPD PAN Busel, telah melaksanakan agenda partai, masyarakat pun tentu punya hak untuk melihat siapa pemimpinnya.

Lebih lanjut Sofyan, Ketua DPRD Busel dari fraksi PAN Sebenarnya yang bersangkutan harus sadar diri, harus menerima konsekuensi yang di lakukan, karena sudah mencederai partai politik sudah mencederai lembaga, tapi herannya saya lembaga juga diam.

PAN Busel Merosot, Ini Jawaban DPD Busel

“Yang bersangkutan harus konsekuensi roling ketua adalah hak partai, masuk ke DPRD itu bukan pakai perahu pelni tapi pakai perahu partai, partai itu yang punya di Jakarta, kita di daerah ini hanya menjalankan tugas anggaran dasar rumah tangga, jadi harus menerima keputusan tertinggi, partai yang memiliki hak,” tambahnya.

Informasi yang berhasil dikumpulkan wartawan,
polemik politik pun mendramatisir situasi politik PAN Busel saat ini dimana pandangan masyarakat awam yang merasakan dampak peristiwa menganggap para pemimpinnya kurang mengayomi paham demokrasi terpimpin berdasarkan paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (sila ke-4 dari Pancasila).

“Instruksi DPP-PAN dimana bunyinya beliau melalaikan tugas, seharusnya beliau harus sudah paham, apa sebenarnya alasan dan kendala DPRD, kalau ada yang salah seharusnya kembali menyurat kepada kami (DPD-PAN Busel), jadi kami sebagai pimpinan partai sampai hari ini masih menunggu hasil DPRD Busel,” katanya.

Kontributor: Muhlis

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here