Tangkal Kekerasan terhadap Anak, Pemkab Konsel Sosialisasi GN-AKSA Foto: Kasran

Andoolo, Koransultra.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menggelar kegiatan Human Trafficking (HT) dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak (KSTA. Mengingat hal tersebut sangat berkaitan erat dengan perilaku dan kejadian yang sangat mungkin di temukan dan di hadapi dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat.

Untuk meningkatkan pengetahuan terkait hal ini, Pemda Konsel melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menggelar sosialisasi HT atau Perdagangan Manusia dan Gerakan Nasional Anti Seksual Anak (GN-AKSA) yang bertempat di salah satu Hotel di Kendari, Rabu (30/1/19).

Kegiatan tersebut di buka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Konsel, Ir. Drs. H. Sjarif Sajang, M.Si di dampingi Kadis P3A, Dra. Yuliana, MM, dan turut hadir juga, Kasi Pidum Kejari Konsel Marwan Arif dan Kabid Pemenuhan Hak Anak, Hj. Ariyati Sjarif, SKM, Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Nurlaelasary, S.Sos.,M.Si, serta Kasi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Erni Verdiyanti, S.Si.

Sjarif Sajang dalam sambutannya, mengatakan bahwa kondisi Konsel yang wilayah dan jumlah penduduknya cukup besar di banding kabupaten lainnya di Sultra, yakni sebanyak 304.214 jiwa tersebar di 25 Kecamatan, Tentu HT dan KSTA sangat rawan terjadi, sehingga kita dituntut harus bekerja lebih ekstra lagi dalam memproteksi kejadian yang di maksud, tak terkecuali dengan seluruh OPD, khususnya Dinas P3A yang harus mampu menerjemahkan program prioritas Pemda dengan berpedoman pada RPJMD Konsel dengan peran serta seluruh masyarakat.

Olehnya itu, saya meminta kepada orang tua dan kita semua untuk membimbing dan mengontrol anak-anak dari pergaulan serta menghindari eksploitasi anak, termasuk penggunaan medsos, juga harus saling berkomunikasi dengan pemerintah setempat serta pihak berwajib jika ada indikasi mencurigakan.

“Saya juga perintahkan Kadis P3A beserta jajarannya untuk turun aktif ke daerah hingga kepelosok, menyaring dan mengambil data terkait kasus ini,serta mensosialisasikan langsung ke tengah-tengah masyarakat agar lebih tepat sasaran,” cetusnya.

Tangkal Kekerasan terhadap Anak, Pemkab Konsel Sosialisasi GN-AKSA Foto: Kasran

Sesuai data Tahun 2018, tambah Sjarif, adanya ditemukan 2 kasus HT dan 25 kasus KSTA, maka atas nama pribadi dan Pemda menyambut baik kegiatan ini sebagai bentuk nyata kepedulian dan perhatian kita terhadap penanganan kasus ini di wilayah Konsel menuju terwujudnya Desa Maju Konsel Hebat dan tentuhnya bersih dari kasus tersebut.

Dengan harapan, peserta dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dengan memahami bagaimana menangani HT dan KSTA, baik dari segi psikologis karena trauma maupun membantu penyelesaian permasalahan korban yang muncul di lingkungannya.

“Saya berharap makin banyaknya anggota masyarakat yang menyadari bahwa hal ini merupakan kejahatan seperti yang diamanatkan dalam UU No 23 Tahun 2000 tentang perlindungan anak, dan UU No 21 Tahun 2007 tentang penghapusan tindak pidana perdagangan orang,” harapnya.

Sementara itu, Kadis P3A, Yuliana mengatakan bahwa pemicu terjadinya perdagangan manusia karena kondisi ekonomi, kemiskinan, imigrasi keluar negeri, perkawinan dini, nilai sosial budaya kesetaraan antara laki dan perempuan yang menempatkan wanita paling lemah, dan ketimpangan gender dalam strukur sosial budaya dan lemahnya penegakan hukum.

“Memang benar pemerintah telah menerbitkan aturan dan undang- undang serta membentuk tugas pencegahan tapi impelementasinya kurang maksimal,” ucapnya.

Untuk rincian data korban kekerasan di Konsel pada Tahun 2018 yakni,’ KDRT sebanyak 6 kasus, pelecehan seksual atau pemerkosaan 16 kasus, kekerasan anak 5 kasus, total 27 kasus, yang kebanyakan pelaku kekerasan dari orang terdekat seperi ayah tiri dan ibu kandung karena keretakan rumah tangga.

Untuk menekan hal itu, lanjut Yuliana, Pemda melalui Dinas P3A telah mengadopsi produk hukum nasional dalam membatasi perilaku, kekerasan dan perdagangan anak, dengan bertindak sesuai aturan Perbup tentang P2TP2A, pencegahan perkawinan dini, kabupaten layak anak, dan Perbup tentang anti kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan membuka pelayanan satu pintu di Dinas P3A.

“Olehnya itu, saya memintah kepada masyarakat jika ada yang terdampak hal-hal tersebut agar langsung melaporkan ke kami. Dimana akan di biayai sesuai tingkat permasalahan seperti pemenuhan tenaga fsikiater, psikologis, pengobatan rumah sakit, bantuan hukum, dan perlindungan korban dengan mengarahkan korban kerumah singgah yang di bangun oleh Pemda Konsel,” pintahnya.

Lebih lanjut, Yuliana menambahkan, bahwa untuk lebih maksimal dalam pelayanan pengaduan, kami telah di siapkan 1 unit mobil dan motor operasional untuk antar jemput korban maupun sosialisasi ke seluruh wilayah Konsel, termasuk memberikan incentif bagi para pendamping kecamatan dan mengusahakan kendaraan roda dua agar dapat jemput bola dan lebih efektif.

“Saya menitipkan pesan untuk para pendamping dan peserta yang hadir agar bekerja lebih maksimal dengan bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan pihak terkait, dengan mewaspadai setiap orang asing yang masuk di wilayahnya termasuk agen tenaga kerja yang ilegal,” tutupnya.

Perlu diketahui, Peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut sebanyak 100 orang yang berasal dari Tokoh Masyarakat, Adat, dan Agama, Pendamping fasilitator Kabupaten, Lurah serta Kades yang wilayahnya cenderung tinggi peningkatan KSTA dan perdagangan orangnya.

Kontributor: Kasran

Desain Terbaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here